NTB Darurat Kekerasan Seksual, Gubernur NTB Diminta Evaluasi Menyeluruh

Rabu, 23 April 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi. Foto (Doc.ist)

Anggota Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi. Foto (Doc.ist)

GONTB – Anggota Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi meminta gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melakukan evaluasi secara menyeluruh dan membangun standar operasional prosedur (SOP) agar tidak terjadi lagi tindak kekerasan seksual.

Baca Juga:  Terbaru! Lombok Jadi Hub Penerbangan  Nasional

Bila dilihat fakta di lapangan, kata Didi Sumardi bisa dikatakan provinsi NTB masuk dalam kondisi darurat kekerasan seksual.

Apalagi, tindak kekerasan seksual itu terjadi di tempat yang tidak semestinya seperti di fasilitas kesehatan dan juga pendidikan.

Baca Juga:  Meriahnya Lebaran Topat 2026, Gubernur NTB Dorong Penguatan Tradisi dan Pariwisata

“Perlu dilakukan evaluasi terhadap area dan ruang-ruang yang berpotensi terjadinya tindak kekerasan seksual,” katanya, Rabu 23 April 2025.

Menurut Didi Sumardi, perlu gerakan terstruktur dan masif oleh semua pihak agar tindak kekerasan seksual tidak lagi terjadi dan menimpa kaum rentan.

Baca Juga:  40 Tahun Menanti, Sesaot Menuju Kepastian Pengelolaan Hutan

“Jangan sampai para orang tua khawatir dan mereka tidak percaya kepada lembaga publik terutama lembaga pendidikan,” katanya.***

Berita Terkait

Bea Cukai Mataram Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp10,2 Miliar Hasil 290 Penindakan
Orasi Perdana Ketua Pemuda NWDI Lobar: Jangan Ada Lagi OKP yang Dianak-tirikan!
Ngadu Ke Dewan, Kaling Minta Gaji UMR dan Pemekaran Lingkungan
Polda NTB Turunkan Tim Investigasi Laksanakan Olah TKP Lokasi Meninggalnya Penambang di Desa Lantung Sumbawa
Kurang 1×24 Jam Tim URC Polresta Mataram Amankan Diduga Pelaku Penganiayaan dan Bawa Senpi
Kunjungan Wisata Unggulan Mataram Menurun Gegara Tongkrongan, Fraksi PKS Kritik Keras Sikap Pasrah Dispar
Tidak Ingin PPPK Paruh Waktu Hanya Ganti Label, Ini Desakan Ketua Fraksi PKS
Aturan Tempat Hiburan di Mataram, Komisi I: Dukung Investasi Asalkan Bebas Maksiat

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 14:49

Bea Cukai Mataram Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp10,2 Miliar Hasil 290 Penindakan

Kamis, 10 September 2026 - 11:25

Orasi Perdana Ketua Pemuda NWDI Lobar: Jangan Ada Lagi OKP yang Dianak-tirikan!

Selasa, 8 September 2026 - 17:36

Ngadu Ke Dewan, Kaling Minta Gaji UMR dan Pemekaran Lingkungan

Minggu, 6 September 2026 - 17:40

Polda NTB Turunkan Tim Investigasi Laksanakan Olah TKP Lokasi Meninggalnya Penambang di Desa Lantung Sumbawa

Minggu, 6 September 2026 - 17:38

Kurang 1×24 Jam Tim URC Polresta Mataram Amankan Diduga Pelaku Penganiayaan dan Bawa Senpi

Berita Terbaru