KMP Putri Yasmin Terbakar, Komisi V DPR RI Desak Kemenhub Evaluasi Menyeluruh Sistem Keselamatan Pelayaran

Rabu, 12 Agustus 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Mataram, GONTB — Insiden kebakaran yang menimpa KMP Putri Yasmin di selat Lombok memicu reaksi keras dari DPR RI. Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran nasional menyusul rentetan kecelakaan laut yang terjadi akhir-akhir ini.

Menurut Abdul Hadi, rangkaian musibah kapal yang terjadi dalam waktu berdekatan bukan lagi sekadar insiden biasa, melainkan sebuah alarm keras adanya kelemahan mendasar dalam sistem pengawasan keselamatan di sektor maritim.

Baca Juga:  Pecah Rekor! MotoGP 2025 di Mandalika Dibanjiri 140.324 Pengunjung dan Berikan Dampak Ekonomi Tinggi

“Ketika kecelakaan kapal terus berulang dalam waktu berdekatan, ini bukan lagi sekadar musibah, tetapi menjadi alarm bahwa sistem keselamatan pelayaran kita membutuhkan perhatian yang jauh lebih serius,” ujar Abdul Hadi, Rabu (12/8/2026).

Ia menegaskan, evaluasi oleh Kemenhub harus mencakup sejumlah poin krusial. Di antaranya adalah kepatuhan operator terhadap standar keselamatan, efektivitas inspeksi berkala, kesiapan alat pemadam kebakaran, kelengkapan perlengkapan keselamatan, hingga penguatan sistem mitigasi risiko selama pelayaran berlangsung.

Politisi PKS tersebut juga menekankan agar keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama, terutama dalam kondisi darurat di tengah laut seperti kebakaran. “Seharusnya ada penguatan mitigasi kebakaran baik kepada petugas kapal maupun penumpang,” tambahnya.

Baca Juga:  GM PLN NTB Pantau Langsung Kesiapan Kelistrikan Jelang GT World Challenge Asia 2025 di Mandalika

Lebih lanjut, Abdul Hadi mengingatkan bahwa keselamatan tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif di atas kertas, melainkan harus menjadi budaya kerja nyata bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor pelayaran.

“Regulator dan pengelola kapal harus memastikan keselamatan benar-benar menjadi budaya kerja. Masyarakat berhak memperoleh jaminan bahwa setiap kapal yang mereka naiki telah memenuhi standar keselamatan tertinggi. Jangan menunggu korban berikutnya baru kita melakukan pembenahan,” tegasnya.

Baca Juga:  Sering Bencana, Pemprov NTB Rencanakan Mitigasi Jangka Panjang

Di sisi lain, Abdul Hadi mengapresiasi kesigapan tim SAR gabungan yang merespons cepat proses penyelamatan para penumpang dan awak kapal sehingga jatuhnya korban jiwa dapat diminimalisir.

Kendati demikian, ia menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya satu orang korban dalam insiden tersebut, yakni Indah Dwi Septiani (20), yang diketahui merupakan putri dari seorang anggota Kepolisian Polda NTB. **

Berita Terkait

Usai Mediasi di Polresta Mataram, Kasus Dugaan Kekerasan Anak di SDN 1 Peteluan Indah Tetap Berlanjut
Sinergi Kemenag dan BAZNAS Lombok Barat Apresiasi 33 Pemenang Olimpiade Madrasah Indonesia
Tanpa Iring Iringan , Petahana Hasbi Resmi Daftar Calon Kepala Desa Kuripan
Jelang MotoGP Mandalika 2026, Polresta Mataram Pastikan Kesiapan Pengamanan
Gandeng 24 Tenant dan Internasional, IKA Poltekkes Mataram Perkuat Penyerapan Alumni
Pastikan Masuk Kas Daerah, DPRD Mataram Minta Pungutan Lapak CFD Gunakan QRIS
Semen, Jatah yang Dikikir
Sambut HUT ke-81 TNI, Ribuan Peserta Ikuti Turnamen Domino ORADO di NTB

Berita Terkait

Kamis, 1 Oktober 2026 - 17:56

Usai Mediasi di Polresta Mataram, Kasus Dugaan Kekerasan Anak di SDN 1 Peteluan Indah Tetap Berlanjut

Kamis, 1 Oktober 2026 - 15:23

Sinergi Kemenag dan BAZNAS Lombok Barat Apresiasi 33 Pemenang Olimpiade Madrasah Indonesia

Kamis, 1 Oktober 2026 - 12:21

Tanpa Iring Iringan , Petahana Hasbi Resmi Daftar Calon Kepala Desa Kuripan

Rabu, 30 September 2026 - 18:46

Jelang MotoGP Mandalika 2026, Polresta Mataram Pastikan Kesiapan Pengamanan

Selasa, 29 September 2026 - 18:08

Pastikan Masuk Kas Daerah, DPRD Mataram Minta Pungutan Lapak CFD Gunakan QRIS

Berita Terbaru