Mataram, GONTB – Koalisi Pemuda Nusa Tenggara Barat kembali gelar aksi damai jilid keempat untuk menyoroti dugaan lambatnya progres pembangunan infrastruktur di wilayah Sumbawa. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap penanganan sejumlah proyek strategis yang dinilai tidak transparan dan tidak sesuai target.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Lalu Zuiardi, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu realisasi janji PUPR NTB terkait progres pembangunan. Ia mengungkapkan bahwa dalam aksi sebelumnya, pihaknya hanya mendapat jawaban untuk menunggu masa adendum (perpanjangan waktu).
“Kemarin pas aksi terakhir, kita dijawab hanya bahasanya ‘kita tunggu masa adendum’. Jadi sementara laporan lapangan dari kawan-kawan Koalisi Pemuda NTB per hari Selasa ini, bahwasanya baru 80% dari masa adendum yang telah diberikan,” ujar Lalu Zuiardi, kamis (5/2/2026)
Beberapa proyek yang menjadi fokus perhatian Koalisi Pemuda NTB adalah Proyek Long Segmen Lenangguar-Lunyuk senilai Rp 19 miliar, Proyek Jalan Poto Tano KSB senilai Rp 35 miliar, dan Proyek Mekarsari senilai Rp 3,6 miliar.
Lalu Zuiardi menegaskan, pihaknya mendesak dinas PUPR agar segera dilakukan pengecekan ulang terhadap kontraktor pelaksana. Ia menyoroti indikasi ketidaksesuaian antara anggaran yang telah dicairkan dengan fisik proyek yang terlihat di lapangan.
“Kita sudah menuntut untuk mem-blacklist PT. AJP yang menjadi penanggung jawab proyek tersebut. Kemudian kita meminta kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan pengawas proyek ini untuk segera dipanggil. Bahkan kalau perlu, Inspektorat mengaudit semua,” tegasnya.
Koalisi Pemuda NTB mempertanyakan penggunaan dana miliaran rupiah yang telah digelontorkan. Mereka menduga ada penyimpangan mengingat progres fisik di lapangan terlihat sangat lambat, bahkan cenderung stagnan.
“Apakah betul keuangan yang sudah digelontorkan ke sekitar 19 miliar itu betul-betul digunakan atau hanya sekedar? Jadi patut kita curigai kan, karena sejauh ini progresnya masih begitu-begitu saja,” ungkapnya.
Ia menambahkan, jika dihitung secara matematis dengan sisa waktu adendum yang hampir habis, capaian progres fisik saat ini masih jauh dari target. “Sementara progress yang sudah direncanakan baru 80% per (masa) adendum yang sudah berjalan. Padahal, menurut laporan teman-teman di lapangan, progres fisik baru mencapai 50% hingga 5% saja.”
Lalu Zuiardi menyayangkan sikap kontraktor yang terkesan bermain-main dengan masa adendum. Ia menyinggung pernyataan sebelumnya yang meminta menunggu hingga proyek selesai, namun kenyataannya kemajuan di lapangan sangat minim.
“Masalahnya, masa adendum sudah berjalan begitu lama, tapi progresnya baru 5% dari masa adendum tersebut. Maka patut kita pertanyakan kelayakan atau pencapaian progres tersebut. Layak atau tidak? Sampai sejauh hari ini baru 50% atau 5%, ini kan sudah mau berakhir,” ujarnya.
Koalisi Pemuda NTB meminta Inspektorat Daerah maupun pusat untuk segera melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran proyek tersebut. Jika terbukti ditemukan indikasi penyimpangan, mereka mendesak agar kontraktor segera diblacklist agar tidak kembali mengerjakan proyek di NTB. ***
