Jakarta, GONTB – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyambut positif kebijakan Pemerintah yang akan menaikkan gaji guru pada 2025, baik untuk guru ASN maupun honorer.
Puan menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan guru merupakan langkah penting untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan meningkatkan kualitas pendidikan.
“Peningkatan kesejahteraan guru memang sudah menjadi kewajiban negara, khususnya Pemerintah sebagai pelaksana anggaran. Semoga kebijakan kenaikan gaji guru di tahun depan bisa meningkatkan kualitas para pendidik anak bangsa,” harap Puan dalam keterangan tertulisnya dikutip dari InfoPublik, Sabtu (30/11/2024).
Pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, telah mengumumkan skema kenaikan penghasilan untuk guru yang akan dimulai pada 2025.
Pengumuman tersebut disampaikan pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 yang berlangsung di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada Kamis (28/11/2024).
Puan berharap kebijakan kenaikan gaji ini dapat memberi semangat kepada para guru yang telah berjuang untuk mendidik anak bangsa meski dengan penghasilan yang terbatas.
“Kesejahteraan guru menjadi sangat vital mengingat masih banyak pendidik yang merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Keadilan untuk guru sebagai pahlawan pendidikan harus selalu diupayakan,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.
Puan mencatat bahwa kondisi kesejahteraan guru yang belum memadai menyebabkan 55,8 persen guru memiliki pekerjaan sampingan, dan 79,8 persen guru memiliki utang. Bahkan, riset NoLimit mengungkapkan bahwa 42 persen masyarakat yang terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal adalah guru. Oleh karena itu, Puan mendorong Pemerintah untuk tidak melupakan nasib guru honorer yang penghasilannya masih jauh dari cukup.
“Harapan kita bersama adalah agar para guru-guru yang berperan dalam mencetak bibit unggul Indonesia dapat hidup dengan nyaman, baik yang PNS, PPPK, maupun honorer. Agar mereka tidak lagi dipusingkan oleh masalah utang,” ujar Puan.
Puan juga memberikan apresiasi kepada para guru yang tetap berdedikasi mengajar hingga pensiun meskipun dengan penghasilan yang minim. Menurut Puan, jiwa patriotisme selalu mengalir dalam diri seorang guru.
“Penting untuk dipahami bahwa kesejahteraan yang baik pastinya akan meningkatkan motivasi dan produktivitas guru. Hal ini yang akan berdampak pada kualitas pembelajaran di sekolah,” jelas Puan.
“Jadi, kualitas pendidikan Indonesia akan menjadi yang terbaik manakala semua masalah terkait kesejahteraan guru dapat diatasi,” imbuhnya.
Meski ada kebijakan kenaikan gaji guru pada 2025, Puan menilai masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi Pemerintah untuk memastikan sistem pendidikan di Indonesia tetap berkualitas. Salah satunya adalah pengangkatan guru honorer yang belum jelas nasibnya, terutama terkait kepastian pengangkatan menjadi PPPK.
Puan menyoroti bahwa target Pemerintah untuk mengangkat 1 juta guru honorer menjadi PPPK pada tahun ini tampaknya sulit terealisasi.
“Kita sesalkan pengangkatan guru menjadi ASN atau PPPK lebih lambat dibandingkan dengan laju kebutuhan,” ujar Puan.
Selain itu, Puan juga mengungkapkan adanya dugaan kecurangan dalam program pengangkatan guru honorer menjadi PPPK. Belakangan, muncul isu sulitnya Surat Keputusan (SK) turun kepada calon guru PPPK meski telah lolos seleksi.
Beberapa kasus di sejumlah daerah juga menunjukkan adanya manipulasi data mengajar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek yang kini menjadi Kemendikdasmen, serta fenomena orang yang tidak pernah mengajar namun tercatat sebagai guru honorer.
Tidak hanya itu, praktik percaloan juga marak di kalangan guru honorer, dengan calo meminta uang puluhan juta rupiah untuk membantu kelulusan peserta seleksi PPPK.
“Agar pendidikan anak-anak kita berkualitas, maka sumber daya pendidik juga harus berkualitas. Guru yang baik akan mencetak generasi penerus bangsa yang unggul sesuai dengan target Indonesia Emas,” tegas Puan.
Sebagai informasi, jumlah guru di bawah binaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2024 (tidak termasuk guru agama) mencapai 2.988.775 orang.
Dari jumlah tersebut, 1.012.028 orang berstatus ASN PNS, 708.839 orang berstatus ASN PPPK, dan 428.640 orang merupakan guru honorer yang belum terangkat di sekolah negeri. Sebanyak 839.268 orang lainnya merupakan guru di sekolah swasta.
“DPR berharap masalah pengangkatan guru honorer ini bisa berjalan sesuai target Pemerintah, dan tentunya dengan mekanisme yang sesuai tanpa adanya kecurangan dan hambatan dari pihak manapun,” pungkas Puan. (ip)
