Pemerintah daerah yang cerdas tidak mungkin bekerja tanpa kapasitas berpikir strategis. Dalam banyak model pemerintahan modern, posisi seperti staf ahli justru diperkuat agar kepala daerah tidak terjebak pada rutinitas birokrasi atau agenda sektoral yang parsial.
Menimbang untuk menghapus staf ahli Gubernur semata karena alasan efisiensi atau asumsi ketidakefektifan justru menunjukkan kegagalan memahami fungsi pemerintahan strategis. Perlu evaluasi, ya. Perlu perbaikan tata kelola, tentu. Tapi menghapusnya sama saja dengan membatasi ruang berpikir jangka panjang kepala daerah.
Provinsi NTB saat ini membutuhkan kepemimpinan yang ditopang oleh kapasitas analisis dan koordinasi lintas sektor. Dan staf ahli Gubernur adalah salah satu instrumen penting dalam memastikan hal itu berjalan. Maka, bukan penghapusan yang dibutuhkan, tetapi penguatan peran, penajaman fungsi, dan profesionalisasi pengisian jabatannya. ***
Halaman : 1 2
