GONTB – Wakil Gubernur periode 2008-2013, Badrul Munir menegaskan dalam menangani kemiskinan perlu konsistensi dalam pembangunan berbasis potensi lokal dan pemetaan wilayah miskin secara detail.
“NTB memiliki banyak sumber daya. Kuncinya, integrasi program dan kemauan politik yang kuat. Tidak cukup hanya data, tapi harus ada tindakan nyata di lapangan,” katanya saat bincang Kamisan di command Center kantor Gubernur, Rabu 18 Juni 2025.
Berdasarkan pembelajaran dan pengalaman pengentasan kemiskinan periode 2008-2013 yang mencapai 6,56 persen, kata Badrul Munir itu didasarkan pada dua pendekatan dan empat klaster.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dua pendekatan tersebut, jelas Badrul Munir yakni pendekatan kawasan yang dilakukan oleh kabupaten, kota, dan desa serta pendekatan komoditi dengan melihat potensi yang ada seperti potensi sapi, jagung dan rumput Laut.
Sementara Akademisi Unram, Prof Mansur Afifi menggarisbawahi penyelesaian kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan secara parsial.
Ia menekankan pentingnya transformasi struktural dan kebijakan fiskal yang berpihak pada kelompok paling bawah dengan melihat penanganan dari sejarahnya.
Pengentasan kemiskinan, kata Mansur Afiffi dilakukan dengan pola peningkatan pendapatan masyarakatnya, selain pengurangan beban masyarakat serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
“Kemiskinan ekstrem itu soal keadilan. Negara dan daerah harus hadir dalam bentuk anggaran, program afirmatif, dan monitoring yang ketat,” katanya.
Dari sisi teknokratik, Kepala Bidang Ekonomi Bappeda NTB Iskandar Zulkarnain menjelaskan langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh Bappeda NTB dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem mengacu pada Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Menurutnya, ada 3 (tiga) strategi dalam penanganan kemiskinan, yaitu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, Menurunkan beban pengeluaran dan Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta menyinergikan kebijakan lintas sektor, termasuk pendataan terpadu, penguatan basis UMKM, ketahanan pangan, dan pengentasan kawasan kumuh.
“Untuk kemiskinan ekstrem 2,04 dengan jumlah 119.000 orang ini sudah dipetakan di tiap-tiap kabupaten dan sudah ada by name by addres. Ini menjadi basis intervensi konkret dan tepat sasaran,” kata Iskandar.***
