Mataram, GONTB — Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) XIII KONI Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi berlangsung selama dua hari pada 30–31 Agustus 2026 di Hotel Lombok Raya, Mataram.
Acara pembukaan musyawarah ini dihadiri oleh perwakilan KONI Pusat, Wakil Gubernur NTB, Ketua KONI NTB Mori Hanafi, para ketua cabang olahraga (cabor), serta jajaran insan olahraga se-NTB.
Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengungkapkan, ketiadaan calon Ketua Umum definitif tidak sekadar menciptakan kekosongan kepemimpinan, tetapi juga mengundang potensi pengambilalihan penanganan organisasi oleh KONI Pusat melalui penunjukan pejabat sementara atau karteker.
Menurutnya, situasi ini menjadi lampu kuning bagi kesiapan Provinsi NTB yang ditunjuk sebagai tuan rumah bersama PON XXI/2028.
“Jika kebuntuan penetapan Ketua Umum definitif tidak segera diurai, KONI Pusat memiliki kewenangan sesuai AD/ART untuk menurunkan karteker. Namun, penunjukan karteker memiliki keterbatasan wewenang birokrasi, terutama dalam pengambilalihan kebijakan strategis jangka panjang serta penandatanganan naskah perjanjian hibah anggaran daerah,” ujar Mori.
Mori berharap seluruh insan olahraga di NTB serta pengurus cabor dapat mengesampingkan ego kelompok demi menyelamatkan masa depan prestasi olahraga daerah serta kelancaran status tuan rumah PON 2028.
Menanggapi dinamika tersebut, Kabid Organisasi Olahraga KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Eko Budi S., memastikan bahwa kebuntuan figur kepemimpinan di tubuh KONI NTB bermuara pada penunjukan pengelola sementara. Langkah penunjukan karteker ini menjadi opsi paling realistis yang diambil pemerintah pusat demi menjaga kepastian hukum dan memastikan roda organisasi tetap berjalan sesuai AD/ART.
“Keputusan pengangkatan karteker tersebut ditentukan sepenuhnya oleh KONI Pusat berdasarkan laporan resmi hasil Musorprov yang tengah diproses administrasinya,” jelas Eko.
Ia menambahkan, tugas utama pimpinan sementara nantinya berfokus penuh pada penyelenggaraan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) dengan agenda pemilihan Ketua Umum KONI NTB definitif. Meskipun AD/ART organisasi menyediakan mekanisme jalur lain, ketiadaan calon pimpinan yang memenuhi syarat saat ini memaksa penunjukan karteker sebagai solusi hukum paling mutlak.
Proses administrasi hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) Penunjukan Karteker dari KONI Pusat diproyeksikan rampung dalam waktu dua hingga tiga hari ke depan setelah agenda Musorprov XIII rampung. Langkah taktis ini diambil agar masa transisi kepemimpinan tidak berlarut-larut, sehingga agenda strategis olahraga daerah—termasuk persiapan NTB sebagai tuan rumah PON 2028—tetap memiliki payung hukum yang sah dan akuntabel.
Hingga berita ini diturunkan, rangkaian agenda Musorprov XIII KONI NTB masih berlangsung. ***
