Oleh: Lukmanul Hakim (Mahasiswa Manajemen Dakwah UIN Mataram)
GONTB – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting di kelola dengan baik. Sejak 1 april 2022 pemerintah menaikkan PPN 10% menjadi 11%. Namun, di tahun 2025 pemerintah kembali menaikkan tarif PPN menjadi 12% hal ini dapat memunculkan beberapa dampak buruk bagi perekonomian dan masyarakat.
Meskipun tujuannya untuk meningkatkan pendapatan negara dan menjadi amanah (UU HPP) yang di sahkan tahun 2021, namun daya beli masyarakat menengah ke bawah harus menjadi pertimbangan bagi kebijakan yang di ambil oleh pemerintahan saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu dampak langsung dari kenaikan tarif PPN adalah meningkatnya harga barang dan jasa. Karena PPN adalah pajak yang dibebankan pada konsumen, kenaikan tarif ini akan berimbas pada harga barang yang lebih tinggi.
Produk-produk yang sebelumnya sudah mahal mungkin akan semakin sulit dijangkau oleh masyarakat, terutama barang-barang konsumsi yang sering digunakan sehari-hari.
Kenaikan tarif PPN dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Seiring dengan bertambahnya harga barang dan jasa, pengeluaran rumah tangga akan semakin besar, sementara pendapatan yang tidak sebanding membuat banyak orang akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Hal ini berisiko meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan sosial, karena masyarakat dengan pendapatan rendah akan merasakan dampak yang lebih besar, UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, sangat rentan terhadap kenaikan PPN.
Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kemampuan untuk menyerap biaya tambahan yang ditimbulkan oleh kenaikan tarif pajak ini.
Dalam banyak kasus, mereka mungkin akan terpaksa menaikkan harga jual produk mereka, yang bisa berujung pada penurunan jumlah pembeli atau bahkan menurunnya daya saing mereka dengan usaha besar yang lebih mudah menyerap biaya tambahan tersebut.
Kenaikan PPN berpotensi menyebabkan inflasi. Inflasi yang tinggi akan membuat daya beli masyarakat semakin tergerus, serta mengurangi kestabilan ekonomi secara keseluruhan.
Inflasi yang berlarut-larut bisa memperburuk kondisi perekonomian, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mempersulit pengendalian harga barang-barang penting.
Pemerintah, dalam upaya untuk mengurangi dampak kenaikan PPN pada masyarakat, mungkin perlu meningkatkan subsidi atau bantuan sosial. Namun, hal ini akan membebani anggaran negara lebih jauh lagi.
Padahal, peningkatan anggaran negara untuk program sosial ini bisa menjadi beban jangka panjang yang justru memperburuk keseimbangan fiskal jika tidak diimbangi dengan peningkatan efektivitas belanja publik.
Perubahan kebijakan pajak yang signifikan seperti kenaikan PPN menciptakan ketidakpastian dalam perekonomian.
Pelaku usaha, baik besar maupun kecil, mungkin akan merasa kesulitan dalam menyesuaikan harga jual produk mereka serta mengelola margin keuntungan.
Ketidakpastian ini dapat menghambat investasi dan mengurangi kepercayaan pasar, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. (red)
