Topik Kejaksaan Tinggi NTB

Konsultan Hukum DPRD Provinsi NTB, Prof. Zainal Asikin, SH. SU.,

Go Hukrim

Dana Siluman DPRD NTB: 13 Anggota Dewan yang Tidak Mengembalikan Belum Tersentuh

Go Hukrim | Rabu, 15 April 2026 - 21:43 WITA

Rabu, 15 April 2026 - 21:43 WITA

Mataram, GONTB – Kasus dugaan penerimaan “dana siluman” oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus bergulir. Namun, titik terang mulai muncul…

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Kejaksaan Tinggi dan para Bupati/Wali Kota se-NTB menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai implementasi pidana kerja sosial menuju pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) atau UU 1/ 2023 pada 2 Januari 2026 mendatang.

Go NTB

NTB Terapkan Pidana Kerja Sosial, Implementasi KUHP Baru

Go NTB | Kamis, 27 November 2025 - 09:59 WITA

Kamis, 27 November 2025 - 09:59 WITA

Mataram, GONTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Kejaksaan Tinggi dan para Bupati/Wali Kota se-NTB menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai implementasi pidana…