GONTB – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Nusa Tenggara Barat.
Ketua PW GP Ansor NTB, Irpan Suriadinata menjelaskan pembentukan LBH GP Ansor yang diinisiasi Pimpinan Pusat GP Ansor sebagai upaya memenuhi kebutuhan warga Nahdliyin terhadap layanan bantuan hukum.
“LBH GP Ansor NTB adalah wujud nyata komitmen GP Ansor untuk mendampingi masyarakat khususnya warga Nahdliyin. Kami ingin keadilan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” katanya.
Selain memberikan advokasi hukum, jelas Irpan LBH GP Ansor NTB juga akan menjadi pusat edukasi bagi masyarakat mengenai hak-hak hukum sehingga masyarakat mampu menghadapi persoalan hukum dengan lebih percaya diri.
Sementara Ketua LBH GP Ansor NTB, Abdul Majid menyatakan pihaknya akan segera menyusun struktur kepengurusan dan mempersiapkan pelantikan pada 15 Februari 2025 di Hotel Jayakarta, Lombok.
“Setelah pelantikan, kami akan fokus membentuk LBH di tingkat kabupaten dan kota se-NTB agar layanan bantuan hukum dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas,” katanya.
Menurut Madjid, pembentukan LBH GP Ansor tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa hukum, tapi juga menjadi mitra pemerintah dan lembaga hukum dalam menciptakan keadilan yang berkelanjutan.
“Kami ingin LBH GP Ansor menjadi representasi kehadiran GP Ansor dalam melindungi masyarakat.” katanya.
***
