Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu! Anggota DPR RI Dapil Lombok, Fauzan Khalid: Perlu Pendidikan Karakter

oleh
(Kanan) Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid. Foto (Doc.Ist)
Banner IDwebhost

Semarang, GONTB – Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid menjadi pembicara dalam sosialisasi penguatan kelembagaan pengawas pemilihan umum (Pemilu) di Kota Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (22/9/2025).

Acara sosialisasi ini dihadiri juga Anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly dan Bupati Kabupaten Semarang, Ngesti Nugraha. Acara yang diikuti berbagai elemen masyarakat Kabupaten Semarang ini juga dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto.

Fauzan dalam acara sosialisasi ini menekankan pentingnya pendidikan karakter bangas untuk melawan politik uang pada pemilihan umum (Pemilu).

Menurut Legislator Partai NasDem itu, pendidikan karakter bangsa akan menanamkan nilai-nilai kejujuran, moral, serta integritas pada masyarakat, sehingga praktik politik uang pada pemilu dapat terkikis.

“Bagaimanapun bentuk regulasinya atau seketat apapun sanksi hukum yang diterapkan, akan sulit menghilangkan politik uang (money politik) tanpa adanya pendidikan karakter bangsa. Pendidikan karakter ini harus dilakukan terhadap semua lapisan masyarakat. Ini penting sekali,” tegas Fauzan.

Fauzan mengatakan, pendidikan karakter terhadap semua lapisan masyarakat diharapkan akan menghasilkan warga negara yang berintegritas.

Karakter yang kuat, generasi mendatang diharapkan juga dapat berkontribusi positif bagi bangsa, sehingga praktik politik uang dapat berkurang atau bahkan bisa hilang.

Banner IDwebhost

Menurut Fauzan yang pernah menjabat Bupati Lombok Barat dua (2) periode itu, untuk mendukung kegiatan pendidikan karakter ini, ia akan mengusulkannya ke Komisi II DPR RI agar segera dilaksanakan oleh pemerintah. Sebab, politik uang pada pemilu sangat marak dan sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan.

“Saya kira perlu ada nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), kampus atau sekolah-sekolah SMA dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pelaksanaannya. Politik uang ini merusak demokrasi.” jelas Fauzan.

Baca Juga:  Kasus Sritex, Negara dirugikan 600 Miliar Lebih

Fauzan menyatakan, pendidikan karakter merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi agar generasi mendatang memiliki perilaku yang baik, jujur dan berintegritas.

Pendidikan karakter diharapkan akan menciptakan warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan yang menjadi prasyarat membangun bangsa yang kuat.

“Pendidikan karakter menjadi agenda penting untuk menghadapi masa depan bangsa agar mampu bersaing dan berkembang, serta menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Saya mengaparesiasi soslialisasi ini, Saya juga berharap kegiatan sosialisasi terus digalakkan.” ujarnya. ***

banner 336x280