Lombok Barat, GO NTB — Pengurus Kongres Advokat Indonesia (KAI) Dewan Publik Daerah (DPD) Nusa Tenggara Barat dilantik, Lalu Anton Hariawan sebagai Ketua DPD KAI NTB Pelantikan ini dihadiri langsung oleh enam perwakilan dari Dewan Publik Pusat (DPP) KAI, untuk memajukan organisasi advokat di tingkat provinsi, Sabtu 23 Mei 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelantikan berlangsung lancar dan meriah, ditandai dengan kehadiran Ketua Umum KAI Siti Jamilah Lubis yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama Karya. Dalam kesempatan tersebut, berbagai program kerja strategis dibahas untuk memastikan KAI wilayahNTB dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dalam bidang hukum.
Siti Jamilah Lubis menyampaikan apresiasi terhadap pelantikan ini dan mengaku optimitis dengan kepemimpinan Lalu Anton Hariawan yang memang masih usia muda. Baginya, hal tersebut bukan menjadi hambatan melainkan justru menunjukkan keseriusan KAI dalam mendorong regenerasi kepemimpinan di lingkungan organisasi.
“KAI selalu mendorong regenerasi dalam kepengurusan, namun tetap ada senior dalam pengurus pusat maupun daerah untuk memberikan bimbingan dan pendampingan,” jelas Siti Jamilah Lubis saat dikonfirmasi awak media seusai acara pelantikan.
Dalam peluncuran kepengurusan baru ini, DPD KAI NTB memaparkan sejumlah program prioritas yang akan direalisasikan dalam periode mendatang. Pertama, organisasi akan memperkuat komunikasi dan konsentrasi dengan berbagai mitra strategis, termasuk instansi pemerintah dan organisasi terkait lainnya.
Tidak hanya itu, berbagai lembaga penegakan hukum (APH-APH) lainnya juga akan dilibatkan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi para advokat KAI. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi seluruh anggota dalam memberikan layanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.
Ketua DPD KAI NTB Lalu Anton Hariawan mengatakan program paling fenomenal yang menjadi sorotan utama adalah pelaksanaan pelayanan hukum gratis dalam rangka Kongres Advokat Indonesia ke-18 yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Mei mendatang. DPP KAI telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh 373 advokat yang tersebar di Indonesia untuk memberikan layanan hukum tanpa dipungut biaya kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Lalu Anton, Layanan ini mencakup berbagai jenis pendampingan hukum, mulai dari konsultasi hukum, pendampingan proses hukum, hingga litigasi untuk perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan berbagai permasalahan hukum lainnya. Program ini merupakan wujud konkret komitmen KAI dalam mewujudkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama mereka yang kurang mampu.
“Seluruh advokat KAI yang berjumlah 373 orang pada tanggal 30 Mei diperintahkan untuk memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat. Tidak ada pembatasan jenis permasalahan hukum yang bisa dikonsultasikan, baik itu pidana, perdata, maupun tata usaha negara,” tegas Lawyer Muda ini.
DPD KAI NTB juga menegaskan komitmennya dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Organisasi ini telah membangun kerjasama yang solid dengan empat pilar penegakan hukum, meliputi Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan. Kesepakatan bersama menekankan prinsip tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum, bahkan terhadap anggota organisasi sendiri.
Seperti yang disampaikan oleh Buketum, sudah ada tiga anggota KAI yang dijatuhi sanksi pemecatan permanen karena terbukti melakukan pelanggaran etik dan hukum. Hal ini menunjukkan konsistensi organisasi dalam menjaga integritas dan kredibilitas profesi advokat.
“Ada tiga anggota yang sudah diblack permanen. Kita tidak akan memberikan perlindungan bagi anggota yang melanggar hukum, meskipun dia bagian dari KAI. Kalau ada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, kita pecat dan kita blacklist,” tegas Lalu Anton usai dilantik.
Sebagai bentuk penguatan jaringan pelayanan hukum, DPD KAI NTB juga akan melakukan pembaruan pengurus di level daerah-daerah, khususnya untuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pendiri Bangsa. Pembenahan struktur ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan hukum bagi masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
Inovasi menarik lainnya adalah kerjasama antara KAI dengan Radio Republik Indonesia (RRI) dalam menghadirkan program konsultasi hukum interaktif secara gratis. Program ini akan disiarkan setiap hari Kamis pukul 10.00 hingga 11.00 WIB, di mana masyarakat dapat langsung berkonsultasi dengan para advokat KAI melalui nomor telepon RRI 646 251.
“Ini merupakan kontribusi KAI terhadap pembangunan hukum di Indonesia, yaitu bekerja sama dengan media RRI untuk pelayanan konsultasi gratis. Masyarakat bisa berkonsultasi tentang berbagai permasalahan hukum, mulai dari urusan pekerjaan, keluarga, hingga bisnis. Cukup menghubungi nomor RRI dan menggunakan pulsa, tanpa perlu khawatir dengan biaya konsultasi,” jelasnya.
Berbagai program strategis ini, DPD KAI NTB dipimpin Lalu Anton Hariawan optimistis dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kolaborasi lintas sektor, komitmen pelayanan hukum tanpa diskriminasi, serta inovasi layanan melalui media massa menjadi modal utama dalam mewujudkan justice for all bagi seluruh warga Indonesia.
