Mataram, GONTB — Ketua KONI Nusa Tenggara Barat (NTB) petahana, Mori Hanafi, memberikan sinyal kuat untuk kembali bertarung dalam bursa pemilihan Ketua Umum KONI NTB masa bakti 2026–2030.
Langkah ini diambil seiring dengan dimulainya tahapan resmi penjaringan dan penyaringan yang digulirkan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) KONI NTB.
Mori menegaskan, keputusannya untuk mencalonkan diri pada periode kedua didasari oleh tanggung jawab moral yang besar dalam mengawal persiapan NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028 mendatang.
“Sebagai pihak yang mengawal proses bidding (pencalonan) hingga penyusunan master plan awal NTB sebagai tuan rumah PON, saya merasa memiliki kewajiban moral untuk memastikan pelaksanaan ajang olahraga terbesar di Indonesia tersebut berjalan dengan sukses,” ujar Mori Hanafi di Mataram.
Kesiapan Mori untuk melanjutkan kepemimpinannya makin mantap lantaran ia mengklaim telah mengantongi dukungan mayoritas. Saat ini, ia mengumpulkan dukungan lebih dari setengah pemilik suara sah yang terdiri dari Pengurus Cabang Olahraga (Cabor) dan KONI Kabupaten/Kota se-NTB.
Kondisi tersebut menempatkan Mori di posisi strategis, mengingat TPP memproyeksikan bursa pemilihan kali ini paling banyak hanya diikuti oleh tiga kandidat akibat ketatnya aturan persentase batas minimal surat dukungan dari total 60 Cabor dan KONI daerah.
Tahapan dan Persyaratan Pemilihan
Di sisi lain, Ketua TPP H. Suhaimi menjelaskan bahwa proses penjaringan dilakukan secara selektif demi mendapatkan sosok pemimpin yang tangguh untuk menjawab tantangan besar NTB sebagai penyelenggara ajang multievent nasional.
Berdasarkan timeline resmi TPP:
• 3–4 Agustus 2026: Sosialisasi tahapan pendaftaran.
• 5 Agustus 2026: Dimulainya penyerahan berkas pendaftaran calon beserta bukti dukungan.
• Akhir Agustus 2026: Batas akhir pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) yang memuat agenda utama sidang pleno pemilihan Ketua Umum.
Sebagai informasi, kepengurusan periode ini sebenarnya telah berakhir pada Februari 2026, namun mendapat perpanjangan waktu selama enam bulan dari KONI Pusat untuk memastikan transisi organisasi berjalan matang.
Mengenai persyaratan calon, kriteria yang ditetapkan tidak mengalami perubahan signifikan dari periode sebelumnya. Calon diwajibkan merupakan warga negara sah yang berdomisili di NTB serta memiliki pengalaman sebagai Ketua KONI (Provinsi/Kabupaten/Kota) atau Ketua Pengurus Cabor.
Selain itu, Suhaimi turut meluruskan isu terkait biaya pendaftaran yang sempat beredar di masyarakat. Pendaftaran ditetapkan sebesar Rp200 juta, bukan Rp1 miliar sebagaimana rumor yang beredar di media sosial.
Dengan resminya pembukaan tahapan ini, panggung Musorprov NTB akhir Agustus mendatang dipastikan menjadi momentum krusial bagi kepemimpinan Mori Hanafi dalam melanjutkan estafet pembangunan olahraga daerah menuju sukses PON 2028. ***
