Mataram, GO NTB – Di tengah masifnya pembangunan infrastruktur di wilayah selatan Kota Mataram terutama dengan berdirinya gedung baru Kantor Wali Kota “Bale Mentaram” di Kelurahan Jempong Baru, muncul peringatan serius dari legislatif. Pergeseran pusat pemerintahan dan perekonomian ke kawasan selatan ini dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar yang minim perhatian.
Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Ghufron, menyoroti bahwa pesatnya pembangunan fisik harus diimbangi dengan mitigasi risiko yang matang, khususnya ancaman banjir yang selama ini kerap melanda kawasan tersebut.
“Saya mendorong Pemkot memikirkan dampak ke depan dari pembangunan di wilayah selatan ini. Salah satunya risiko banjir, yang saya lihat belum ada keseriusan dari Pemkot untuk memecahkan masalah tersebut,” ujar Ghufron, Senin (10-8-2026).
Politisi muda dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyoroti rencana pembangunan kolam retensi di sebelah selatan Bale Mentaram. Menurutnya, proyek tersebut harus dikaji secara mendalam agar benar-benar efektif mengatasi banjir luapan air dari saluran di depan Kantor DPRD, yang kerap meluber hingga ke badan jalan setiap musim hujan tiba.
“Kolam retensi harus dikaji ulang, jangan sampai jadi proyek mubazir yang tidak mampu menangani banjir di Jalan Lingkaran Selatan, mulai dari kompleks perkantoran hingga depan PTUN,” tegasnya.
Selain masalah banjir, Ghufron juga mendorong Pemerintah Kota Mataram agar lebih memprioritaskan program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat kecil. Ia menyarankan agar anggaran pembangunan kolam retensi yang belum jelas efektifitasnya dialokasikan untuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Masih banyak rumah tidak layak huni di Kota Mataram. Lebih baik anggarannya dialihkan ke sana untuk langsung dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Ghufron mengingatkan potensi kemacetan seiring dengan dijadikannya wilayah selatan sebagai pusat baru aktivitas pemerintahan dan ekonomi. Dengan bertambahnya volume kendaraan di masa mendatang, Pemkot Mataram diminta untuk segera menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas.
“Jika tidak diantisipasi dari sekarang, dampaknya akan sama seperti di wilayah utara yang kerap mengalami kemacetan,” pungkasnya.
