Mataram, GO NTB – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram, agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi diisi dengan berbagai catatan penting terkait tata kelola pemerintahan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Salah satu sorotan tajam datang dari Fraksi Amanah Nurani Bangsa. Melalui juru bicaranya, Ahmad Azhari Ghufron, fraksi ini menyoroti kondisi rumah dinas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram yang hingga kini terpantau masih kosong.
Rumah dinas Sekretaris Daerah Kota Mataram yang dibeli Pemkot Mataram dengan nilai sekitar Rp11 miliar menjadi sorotan DPRD Kota Mataram. Ketua Fraksi Amanah Nurani Bangsa, Ahmad Azhari Gufron, mempertanyakan sejumlah hal terkait rumah dinas tersebut dalam Rapat Paripurna.
Ahmad Azhari Ghufron mengungkapkan bahwa proses pengadaan, mulai dari pembelian hingga renovasi rumah dinas tersebut, telah menyerap anggaran daerah yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sudah sepatutnya aset mewah milik pemerintah daerah tersebut segera difungsikan secara optimal.
“Kami memberikan catatan khusus terkait penempatan rumah dinas Sekda ini. Mengingat anggaran yang digunakan untuk pembelian dan renovasi berasal dari uang rakyat (anggaran daerah), maka fasilitas tersebut harus segera dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya agar tidak menjadi mubazir,” ujar Ghufron dalam penyampaian pandangan umumnya.
Lebih lanjut, Fraksi Amanat Nurani Bangsa meminta kepada pihak eksekutif, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan instansi terkait, untuk memberikan kejelasan mengenai kendala yang menyebabkan rumah dinas tersebut belum juga ditempati.
Sebagaimana diketahui, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi merupakan tahapan resmi dan konstitusional di lingkungan DPRD Kota Mataram. Dalam tahapan ini, setiap fraksi diberikan ruang untuk menyampaikan kritik konstruktif, saran, serta pertanyaan terhadap kebijakan maupun laporan yang disampaikan oleh kepala daerah, yang nantinya wajib dijawab dan ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.
Fraksi Amanah Nurani Bangsa berharap agar pengelolaan aset daerah ke depannya dapat dilakukan secara lebih akuntabel, tepat guna, dan benar-benar berorientasi pada efisiensi anggaran serta pelayanan publik.
