Lombok Barat, GONTB – Ketegangan internal dalam tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok Barat kian menjadi perhatian publik. Kali ini, suara keras datang dari Enam Sekawan, sebuah forum kritis yang diisi oleh tokoh-tokoh muda dan aktivis sosial NTB.
Ketua Enam Sekawan, Alhadi Muis, S.H., bersama sekretarisnya, Nurdin, S.H., mendesak PMI NTB dan PMI Lombok Barat untuk segera membentuk kepanitiaan Musyawarah Cabang (Muscab) sebagai jalan keluar atas konflik dualisme kepemimpinan yang saat ini mengambang.
“PMI ini lembaga sosial kemanusiaan, bukan partai politik. Sangat disayangkan kalau kemudian justru menjadi ajang perebutan jabatan dan klaim-klaim sepihak yang saling bertabrakan,” tegas Alhadi, Senin (15/4/2025).
Pihaknya menyayangkan sikap PMI NTB yang menunjuk Plt Ketua PMI Lobar di tengah situasi yang belum terselesaikan secara menyeluruh, apalagi masih ada pihak yang mengklaim sebagai ketua terpilih hasil Muskab.
“Ini yang kami sebut sebagai kekacauan sistemik. Di satu sisi ada hasil Muskab yang tidak tuntas, di sisi lain ada penunjukan Plt oleh provinsi. Lalu di mana posisi relawan? Di mana posisi suara masyarakat PMI?” tanya Alhadi.
Menurut AD/ART PMI, musyawarah adalah forum tertinggi dalam menentukan arah organisasi dan kepengurusan. Plt hanya dapat menjalankan tugas-tugas sementara, bukan sebagai jalan pintas menuju kekuasaan.
“Kalau kepanitiaan tidak segera dibentuk, maka publik akan terus dibuat bingung dan kepercayaan terhadap PMI bisa runtuh. Jangan sampai organisasi kemanusiaan ini kehilangan marwah karena ego segelintir orang,” pungkas Alhadi.
Sementara itu, Sekretaris Enam Sekawan, Nurdin, menekankan pentingnya membentuk kepanitiaan Muscab yang independen dan kredibel, untuk menyelesaikan masalah ini secara demokratis dan sesuai konstitusi organisasi.
“Kami mendesak agar panitia Musda segera dibentuk dan melibatkan unsur relawan yang telah teruji selama ini. Cukup sudah drama tarik-menarik kepentingan ini. PMI butuh pemimpin yang lahir dari medan pengabdian, bukan dari ruang-ruang pertemuan tertutup,” tegas Nurdin.
Seperti diketahui, hingga kini belum ada kejelasan terkait siapa yang benar-benar sah memimpin PMI Lombok Barat. Musyawarah Kabupaten (Muskab) yang digelar 26 Maret 2025 berakhir buntu. Sebagai tindak lanjut, PMI NTB menunjuk Fahrul Mustofa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) melalui SK Pengurus Pusat PMI Nomor: 204/KEP/PP.PMI/XN/2024. Namun di sisi lain, pihak lain menyatakan telah terpilih secara sah dalam Muskab tersebut.
Pernyataan ini menjadi tekanan serius dari Enam Sekawan agar PMI segera keluar dari kekacauan struktural dan kembali pada semangat pengabdian.
Masyarakat pun kini menunggu, apakah suara ini akan ditindaklanjuti dengan langkah konkret atau kembali terbenam dalam tarik-menarik kepentingan. (red)
