Oleh: Dr. Faturrahman (Peneliti Mikrobiologi dan Pemerhati Kelautan Ekonomi Biru NTB)
GONTB – Di era kepemimpinan Gubernur Dr. Lalu Muhammad Iqbal yang bertekad mengubah NTB menjadi “Provinsi Kepulauan”, kita menemukan momentum tepat untuk menghidupkan kembali kejayaan abalon—si kerbau laut yang terlupakan.
Visi provinsi kepulauan tidak sekadar tentang menghubungkan pulau-pulau dengan transportasi, tetapi tentang membangun kemandirian ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan. Di sinilah abalon memainkan peran strategisnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Konsep Provinsi Kepulauan yang digaungkan Gubernur IQbal bukanlah retorika kosong. Ini adalah komitmen untuk menjadikan laut sebagai masa depan NTB.
Abalon, dengan karakteristiknya yang hanya hidup di perairan bersuhu ideal dan berkualitas baik, menjadi indikator sekaligus penopang visi ini.
Budidaya abalon yang berkelanjutan akan menjadi bukti nyata bahwa NTB serius mengelola ekosistem pesisirnya.
Data yang ada justru memperkuat urgensi ini. Sementara produksi abalon tangkapan terus merosot—dari 300 kg per hari di era 1980-an menjadi kurang dari 100 kg sejak 2000—dunia justru mengalami deficit supply hingga 40%.
Inilah peluang emas bagi NTB untuk bangkit sebagai pemain utama melalui budidaya yang terintegrasi.
Bayangkan setiap pulau kecil di NTB memiliki sentra budidaya abalon.
Tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal yang berputar—mulai dari pembibitan, pakan alami (makroalga), pengolahan hasil, hingga pariwisata edukatif.
Abalon menjadi living proof bahwa pulau-pulau kecil bisa mandiri secara ekonomi tanpa merusak lingkungan.
Yang lebih menarik, budidaya abalon sangat cocok dengan karakteristik masyarakat pesisir NTB. Seperti kerbau yang digembalakan, abalon bisa dibudidayakan dengan sistem keramba apung atau bottom culture yang tidak membutuhkan teknologi rumit.
Ini adalah solusi yang pas untuk diterapkan di pulau-pulau terpencil dengan infrastruktur terbatas.

Namun, mewujudkan ini semua butuh keberanian bertindak. Pemerintah daerah perlu membuat terobosan kebijakan—memprioritaskan zonasi budidaya abalon, memudahkan perizinan, dan memberikan insentif bagi masyarakat yang mau beralih dari penangkapan ke budidaya.
Dunia penelitian juga ditantang untuk tidak berhenti pada publikasi ilmiah. Dibutuhkan inovasi konkret—bagaimana menghasilkan bibit abalon unggul, pakan efisien, dan teknik budidaya yang adaptif dengan perubahan iklim.
Visi Provinsi Kepulauan Gubernur Iqbal adalah kompas yang tepat. Sekarang saatnya kita berlayar dengan abalon sebagai salah satu kapal andalan.
Dengan menjadikan abalon sebagai prioritas pembangunan kelautan, kita tidak hanya menyelamatkan spesies yang terancam, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi pesisir yang berkeadilan.
Mari wujudkan bersama: NTB bukan hanya provinsi kepulauan dalam peta, tetapi kekuatan maritim yang sesungguhnya, dengan abalon sebagai salah satu mutiara yang kembali berkilau. ***
Penulis : Dr. Faturrahman
Editor : Redaksi GONTB
Sumber Berita: Dr. Faturrahman














