GONTB – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah menerapkan kebijakan zonasi sterilisasi di lingkungan pelabuhan.
Penerapan kebijakan zonasi tersebut merupakan bentuk kepatuhan ASDP terhadap regulasi Pemerintah yang telah diamanahkan, khususnya aspek keselamatan dalam layanan penyeberangan.
Hal tersebut berdasar pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Bab VII Bagian Kesatu terkait Tatanan Kepelabuhan. Selanjutnya, amanah Peraturan Pemerintah PM Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 8115 Tahun 2023 Tentang Objek Vital Transportasi Bidang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan Audiensi dengan PWI Lombok Barat, General Manager (GM) PT ASDP Agus Djoko Triyanto menjelaskan lebih jauh terkait Implementasi Zona Strerilisasi yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat yang melakukan kegiatan di area pelabuhan agar dapat terjamin keselamatannya.
“Zonasi ini ditujukan bagi semua yang melakukan kegiatan di pelabuhan. Adanya sterilisasi ini akan menjamin bahwa orang-orang berada di zona atau tempat yang tepat sesuai peruntukannya. Sehingga pelabuhan menjadi tertib dan aman baik untuk pengguna jasa maupun pihak penyelenggara pelabuhan,” jelas Agus.
Implementasi Zona Sterilisasi tersebut kata Agus, rencananya akan diberlakukan realisasinya pada pertengahan tahun 2024. Adapun zona yang dimaksud yaitu terdiri dari 4 Zona, yakni, Zona A diberlakukan untuk penumpang atau pejalan kaki, Zona B untuk kendaraan, Zona C untuk area Vital, dan Zona D untuk Buffer Zone. Kemudian masing-masing zona juga dibagi kembali secara cermat oleh pihak ASDP, seperti zona A1 bagi orang-orang yang belum memegang tiket, zona A2 diperuntukkan bagi pengguna yang telah memegang tiket dan begitu pula untuk zona B hingga D.
Lebih lanjut Agus menyatakan, ASDP Cabang Lombok Barat nantinya akan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, yakni Dishub, kepolisian, para stake holder terkait, dan masyarakat sekitar pelabuhan, termasuk menginformasikan kepada pedagang disekitar pelabuhan bahwa akan ada penataan PKL di lokasi atau ruangan yang telah ditetapkan agar para pedagang dapat terus melakukan aktivitasnya dengan nyaman. Sosialisasi menyeluruh terkait implementasi Zonasi Sterilisasi akan dimulai pada bulan Juli 2024. (***)
