“Data luasan HGU bukan termasuk yang dikecualikan untuk dibuka oleh peraturan maupun Undang-Undang apa pun, termasuk UU KIP. Sekarang, sudah bisa dibuka. Selama data ini tidak dibuka ke public, omong kosong, permasalahan sengketa tanah akan terselesaikan,” jelas para Anggota Komisi II DPR RI.
Dalam RDP dan RDPU ini, hadir sejumlah korban penggusuran lahan warga Panunggangan Barat (KPLW-PANBAR), dan Aliansi Komando Aksi Rakyat Provinsi Lampung. Mereka mengadukan berbagai permasalahan sengketa lahan dengan sejumlah beberapa perusahaan di Lampung. ***
Halaman : 1 2
