Lombok Barat, GONTB – Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat 18 yang berlokasi di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan progres pembangunan serta fasilitas sekolah rakyat program Presiden Prabowo Subianto.
Dalam agenda tersebut, Marsda TNI Eko Dono Indarto didampingi Asisten I Pemda Lombok Barat, Saepul Akhkam, Kepala Dinas Sosial HK Lalu Winengan, serta Kepala Sekolah Rakyat 18, Satria Irwandi. Rombongan meninjau sejumlah fasilitas sekolah dan berdialog dengan pihak pengelola terkait evaluasi sekaligus pengembangan lembaga pendidikan nonformal itu.
“Sekolah rakyat merupakan program Presiden Prabowo. Kami hadir untuk melihat secara langsung sejauh mana sekolah rakyat dikembangkan di daerah, sekaligus membantu melakukan pengecekan lapangan,” ujar Marsda TNI Eko Dono Indarto, Kamis 11 September 2025.
Selain peninjauan, pertemuan juga diisi dengan diskusi mengenai masukan dan saran untuk memperkuat peran sekolah rakyat di masa depan, termasuk strategi peningkatan kualitas pembelajaran dan pembinaan karakter bagi siswa.
Kepala Sekolah Rakyat 18 Lombok Barat, Satria Irwandi, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menegaskan bahwa sekolah rakyat di Lombok Barat merupakan yang pertama di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi daerah lain.
“Kedatangan Bapak Deputi sangat berarti karena beliau bisa melihat langsung kondisi fasilitas dan perkembangan sekolah ini. Meskipun siswa berasal dari keluarga kurang mampu, tanpa melalui tes kemampuan, kami tetap berkomitmen membangun karakter dan kualitas belajar mereka,” kata Satria.
Ia menambahkan bahwa sekolah rakyat Lombok Barat berpotensi menjadi teladan bagi lembaga serupa di seluruh NTB. “Kami optimistis sekolah rakyat ini bisa menjadi percontohan bagi sekolah lain,” tutupnya.
Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam memperkuat akses pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin, sekaligus mendukung program prioritas Presiden di bidang pendidikan kerakyatan.
