Lombok Utara, GONTB – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting untuk memastikan pemilu dilaksanakan jujur, adil, dan transparan.
Tantangan pengawasan pemilu masih sangat besar, terutama terkait praktik kecurangan dan pelanggaran yang merusak integritas pemilu.
“Karena itu, sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu,” kata Fauzan Khalid pada sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu bersama Bawaslu di Medana, Tanjung, Lombok Utara, NTB, Kamis (30/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fauzan mengungkapkan, berdasarkan data dari Bawaslu, terdapat 1.271 laporan dan 650 temuan pelanggaran yang diterima Bawaslu selama tahapan pemilu 2024.
Jenis pelanggaran yang ditemukan, diantaranya berupa pelanggaran administrasi dan pidana pemilu.
Menurut Fauzan, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pengawasan, masih ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan.
“Karena itu, pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat menjadi penting, agar tercipta kesadaran kolektif akan pentingnya integritas pemilu,” ujarnya.
Fauzan yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok ini menyatakan, sosialisasi peran dan fungsi Bawaslu serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu perlu dilakukan intensif.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat dihatrapkan akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilu, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pengawasan.
Penguatan pengawasan partisipatif juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan media.
Mantan Bupati Lombok Barat (2016-2024) ini menyarankan, kerjasama antara Bawaslu dan berbagai stakeholder ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pengawasan yang lebih baik.
“Penting sekali menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara Bawaslu dan masyarakat agar informasi mengenai pelanggaran pemilu dapat disampaikan dengan cepat dan akurat,” ujar Ketua KPU NTB periode 2008-2013 ini.
Fauzan menjelaskan, sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.
Pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan, diharapkan dapat menciptakan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan legitimasi.
“Tantangan yang ada, harus dihadapi dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang baik antara Bawaslu, pemerintah, dan Masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu bersama Bawaslu yang berlangsung sehari ini diikuti ratusan peserta dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dari unsur pemuda.
Acara diikuti antusias oleh para peserta, dan kegiatan berlangsung aman dan lancar. (END)
Penulis : Ramli Ahmad
Editor : Dedi Suhadi
Sumber Berita: Liputan GONTB
