GONTB – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa dunia jasa konsultansi harus mampu bertransformasi menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Konsultan daerah dinilai tidak bisa lagi bertahan dengan pola kerja konvensional, melainkan dituntut lebih adaptif, inovatif, dan mampu bersaing hingga level internasional.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Musyawarah Provinsi (Musprov) XI Ikatan Nasional Konsultan Indonesia NTB yang berlangsung di Merumatta Senggigi, Kamis (14/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan itu menjadi forum penting bagi organisasi konsultan di NTB untuk melakukan evaluasi kelembagaan sekaligus memilih kepengurusan baru dalam menghadapi tantangan pembangunan masa depan.
Musprov XI INKINDO NTB dibuka langsung oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, bersama jajaran Dewan Pimpinan Nasional INKINDO serta pengurus daerah dari berbagai provinsi di Indonesia.
Dalam sambutannya, Miq Iqbal menekankan bahwa peran konsultan saat ini tidak lagi sekadar menyusun dokumen teknis proyek, melainkan menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas pembangunan daerah secara menyeluruh.
Menurutnya, kualitas perencanaan akan sangat memengaruhi hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat, mulai dari pembangunan jalan, kawasan permukiman, hingga peningkatan layanan publik yang lebih efektif dan efisien.
“Konsultan harus mampu menghadirkan gagasan, inovasi, dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kita membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih cerdas dan adaptif terhadap perubahan,” ujarnya.
Gubernur menilai perubahan global, perkembangan teknologi, dan tantangan geografis daerah harus dijawab dengan pendekatan baru dalam dunia konsultansi. Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan utama agar konsultan lokal mampu bersaing lebih luas.
Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB kini mulai memperkuat jejaring internasional sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas konsultan Indonesia. Salah satu langkah yang sedang didorong adalah membangun kerja sama antara INKINDO Indonesia dengan Turki.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka peluang transfer pengetahuan, teknologi, serta pengembangan kapasitas profesional bagi konsultan Indonesia, khususnya di NTB.
Selain itu, Miq Iqbal juga menyoroti pentingnya kemampuan memahami karakter wilayah dalam proses pembangunan. Menurutnya, banyak proyek infrastruktur yang belum optimal karena pendekatan teknis yang digunakan belum sepenuhnya menyesuaikan kondisi geografis daerah.
Ia mencontohkan pembangunan jalan di sejumlah wilayah NTB yang masih menghadapi persoalan kerusakan badan jalan hingga longsor akibat metode pembangunan yang kurang tepat.
“Banyak metode dan teknologi yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan karakter wilayah kita. Akibatnya, hasil pembangunan tidak optimal dan membutuhkan biaya perbaikan yang besar,” katanya.
Gubernur menyebut biaya pembangunan jalan di NTB saat ini bisa mencapai sekitar Rp5 miliar per kilometer. Angka tersebut dinilai sangat besar sehingga dibutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong dunia konsultansi untuk mampu menghadirkan solusi inovatif yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi anggaran dan keberlanjutan jangka panjang.
“Kita membutuhkan pendekatan baru, baik pada pembangunan infrastruktur maupun jasa konsultansi, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan memberi manfaat jangka panjang,” tegasnya.
Miq Iqbal juga memastikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB memiliki komitmen kuat untuk mendukung pertumbuhan konsultan lokal agar semakin berkembang dan memiliki daya saing tinggi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku jasa konsultansi menjadi faktor penting dalam memperkuat kualitas pembangunan di NTB.
“Ayo kita tumbuh bersama melalui kolaborasi dan sinergi agar pembangunan daerah semakin kuat dan NTB mampu melangkah menuju visi Makmur Mendunia,” ajaknya.
Sementara itu, Wakil Menteri PKP RI, Fahri Hamzah, menilai dunia konsultansi harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan yang kuat. Ia menegaskan bahwa konsultan tidak boleh hanya berorientasi pada proyek, tetapi juga harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan solusi pembangunan.
“Semua kita harus menjadi pemikir. Konsultan harus memiliki tradisi ilmu pengetahuan yang kuat, bukan sekadar tradisi proyek,” ujarnya.
Fahri juga menilai konsultan memiliki posisi penting dalam menentukan arah pembangunan nasional, terutama di tengah perubahan global yang terus bergerak cepat.
Di sisi lain, Ketua DPP INKINDO NTB, Lalu Karman Lutfi, mengungkapkan bahwa konsultan lokal, khususnya kelompok menengah dan kecil, masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh ruang yang lebih luas dalam pembangunan daerah.
Karena itu, pihaknya berharap dukungan pemerintah terus diperkuat agar konsultan lokal mampu berkembang dan bersaing secara sehat.
Melalui Musprov XI INKINDO NTB, organisasi tersebut diharapkan semakin solid dalam memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membangun ekosistem konsultansi yang lebih profesional dan adaptif terhadap perubahan global.***
