Mataram, GONTB – Sidang Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Mataram dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Mataram yang ke-33 digelar di Gedung DPRD Kota Mataram, Sabtu (29/8/2026). Pimpinan dewan melayangkan sejumlah catatan kritis, khususnya terkait pemerataan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan.
Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati, menilai momentum hari jadi ini harus dijadikan titik evaluasi sekaligus harapan baru bagi masyarakat Kota Mataram dalam memacu pembangunan ke depan, terutama di sektor pendidikan yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar.
“Di momen yang sakral ini, tentu kita berharap Mataram menjadi lebih baik. Khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur, khususnya bidang pendidikan yang selama ini masih menjadi PR besar di Mataram,” ujar politikus Partai Gerindra kepada awak media usai sidang.
Dalam pandangannya, Mirdiati menyoroti persoalan klasik yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas, yakni terbatas dan minimnya fasilitas pendidikan di wilayah pinggiran Kota Mataram. Ketimpangan ini, menurutnya, melanggengkan dikotomi antara sekolah unggulan dan non-unggulan di mata masyarakat.
“Fasilitas belajar belum merata, jadi kesan sekolah unggulan masih ada karena orang tua menilai dari fasilitas itu,” ungkapnya.
Meski demikian, Mirdiati juga memberikan apresiasi dan harapan besar kepada kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana dan TGH. Mujiburrahman. Pada periode kedua kepemimpinan mereka, ia menilai penanganan persoalan pendidikan menunjukkan arah yang semakin positif. Kebijakan penempatan guru-guru terbaik di sekolah pinggiran dinilai sudah tepat, namun harus ditopang dengan perbaikan fasilitas mengajar yang memadai.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil turun ke lapangan beberapa waktu lalu, masih ditemukan kondisi di mana fasilitas mengajar di sekolah-sekolah pinggiran merupakan limpahan dari sekolah favorit.
“Beberapa kali turun lapangan, saya mendapatkan informasi bahwa fasilitas mengajar di sekolah pinggiran berasal dari sekolah favorit,” terangnya.
Sebagai solusi konkret untuk menekan angka putus sekolah bagi masyarakat kurang mampu, Mirdiati mendorong Pemerintah Kota Mataram agar proaktif melobi pemerintah pusat untuk menghadirkan program “Sekolah Rakyat”. Ia menilai program nasional dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran tersebut sangat relevan untuk diterapkan di Mataram, dengan memanfaatkan lahan SMP Negeri 18 sebagai salah satu alternatif lokasi.
“Ini kan program Presiden Prabowo-Gibran, kita harapkan Sekolah Rakyat hadir di Kota Mataram. Lahan SMP 18 bisa jadi alternatif,” pungkasnya.
Menutup pernyataannya, Hj. Baiq Mirdiati menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-33 untuk Kota Mataram. Ia berharap ibu kota Provinsi NTB ini dapat terus maju, tidak hanya dari segi pembangunan fisik, tetapi juga dalam peningkatan kualitas SDM.
“Semoga Mataram ke depan bisa lebih maju dari capaian ulang tahun ini,” tutupnya. ***
