Mataram, GO NTB – DPRD Nusa Tenggara Barat NTB memuji Presiden Prabowo Subianto atas pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi I di Kabupaten Lombok Utara KLU. Sekolah berasrama tersebut dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan.
Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi pada 2 November 2026 itu memberikan akses pendidikan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar siswa dari keluarga kurang mampu.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB yang juga legislator Daerah Pemilihan Lombok Barat-Lombok Utara. Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas pembangunan Sekolah Rakyat pertama di NTB yang berlokasi di Dusun Amor-amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, KLU.
“Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto yang sudah mendirikan Sekolah Rakyat pertama di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah menanggung berbagai kebutuhan siswa selama mengikuti pendidikan. Fasilitas tersebut meliputi asrama, makanan, perlengkapan sekolah, serta sarana pendukung lainnya.
“Ini sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam rangka mengatasi kemiskinan ekstrem dan memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan,” katanya.
Sekolah Rakyat Terintegrasi I KLU dibangun di atas lahan seluas 6,71 hektare. Pada tahap awal, sekolah ini menampung 595 siswa dari kapasitas proyeksi 1.080 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Para siswa berasal dari keluarga miskin ekstrem kategori Desil 1 dan Desil 2. Mereka tidak hanya berasal dari Lombok Utara, tetapi juga dari berbagai wilayah NTB, termasuk Pulau Sumbawa.
“Jadi bukan hanya anak-anak kita di KLU saja yang bersekolah di situ, tapi seluruh NTB. Termasuk Pulau Sumbawa juga saya lihat ada yang mendaftar kemarin,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah memperluas pembangunan Sekolah Rakyat ke sejumlah daerah lain, seperti Pulau Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kabupaten Bima.
Perluasan program tersebut dinilai penting untuk pemerataan akses pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Fasilitas yang lengkap dan lingkungan belajar yang aman diharapkan dapat membantu siswa menyelesaikan pendidikan.
“Dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, hingga lingkungan belajar yang aman, saya melihat ini bisa menekan angka putus sekolah,” jelasnya.
Selain mendukung pendidikan formal, Sekolah Rakyat dinilai dapat membentuk karakter, kedisiplinan, dan kepercayaan diri siswa melalui pendampingan intensif selama tinggal di asrama.
Ia menyebut program tersebut sejalan dengan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang mengamanatkan negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
“Ini salah satu bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, termasuk anak-anak fakir miskin dan anak-anak terlantar. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang layak,” tegasnya.
Ia mengajak masyarakat NTB mendukung program pemerintah di bidang pendidikan. Menurutnya, Sekolah Rakyat di Lombok Utara dapat menjadi langkah awal untuk mewujudkan pemerataan pendidikan berkualitas sekaligus membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
