NTB Darurat Pernikahan Anak, MAS Minta Ini

- Reporter

Jumat, 27 Juni 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Kegiatan Sosial Kemanusiaan
+ Donasi

Ketua Majelis  Adat Sasak (MAS) Lalu Sajim Sastrawan bersama Direktur institut perempuan untuk perubahan sosial (inspirasi) NTB, Nurjanah saat bincang Kamisan di Kantor Gubernur, Kamis 26 Juni 2025. Foto (Dedi Suhadi)

Ketua Majelis Adat Sasak (MAS) Lalu Sajim Sastrawan bersama Direktur institut perempuan untuk perubahan sosial (inspirasi) NTB, Nurjanah saat bincang Kamisan di Kantor Gubernur, Kamis 26 Juni 2025. Foto (Dedi Suhadi)

GONTB – Ketua Majelis  Adat Sasak (MAS) Lalu Sajim Sastrawan menyatakan saat ini kasus pernikahan dini tidak hanya terjadi di Pulau Lombok tapi juga Pulau Sumbawa bahkan intensitas kasus pernikahan anak lebih tinggi di pulau Sumbawa.

“Melihat intensitas dan masifnya kasus pernikahan anak yang terjadi saat ini maka NTB dalam kondisi darurat pernikahan dini,” katanya usai bincang Kamisan di Kantor Gubernur, Kamis 26 Juni 2025.

Baca Juga:  Terbaru! Lombok Jadi Hub Penerbangan  Nasional

Untuk meminimalisir kasus pernikahan anak, jelas Lalu Sajim Sastrawan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga seluruh lapisan masyarakat termasuk pers dan pengusaha.

“Pers dan pengusaha harus turut terlibat dalam penanganan kasus perkawinan anak,” katanya.

Baca Juga:  Kasat Reskrim Polresta Mataram Dampingi Satgas Cek Harga di Pasar Mandalika

Sementara Direktur institut perempuan untuk perubahan sosial (inspirasi) NTB, Nurjanah menyatakan hingga pertengahan 2025 terjadi 149 kasus pernikahan anak.

“Kasus pernikahan anak tertinggi terjadi di kabupaten atau kota Bima dengan 81 kasus, disusul Sumbawa 38 kasus, kemudian Dompu, kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok,” katanya.

Baca Juga:  Penutupan FORNAS VIII NTB 2025 Terang Benderang, PLN Sukses Jaga Kelistrikan

Dengan banyaknya kasus pernikahan anak maka kata Nurjanah harus  menjadi lampu merah bagi pemerintah provinsi NTB.

“Ini harus menjadi perhatian pemerintah provinsi NTB,” katanya.

Menurut Nurjanah maraknya pernikahan anak selain dipicu kuatnya budaya patriarki juga tidak dibicarakannya persoalan  seksualitas secara terbuka sehingga mengakibatkan banyaknya terjadi kasus kehamilan yang tidak diinginkan. *

Berita Terkait

Kisruh Saling Pecat di Partai PPP NTB , Guru Besar Hukum: Lihat Sesuai Peraturan Organisasi
Saiful Anshori Usung Program “Satu Data Warga” Bantu Bantuan Lebih Tepat Sasaran
Rangga Berharap Mohan Bawa NTB Tembus Lima Besar PON
PLN UP3 Selaparang Siagakan SPKLU Fast Charging di MotoGP 2026, ini Lokasinya
“Teberiuk” untuk Montong Are, Heri Iskan Daftar Calon Kades
Maju Lagi, H. Khotamallah Fokus Peningkatan Ekonomi Masyarakat Telagawaru
Daftar Hari Terakhir, Rusman Hadi Bawa Visi “RUKUN” Maju Pilkades Bukit Tinggi
Bantu Mustahik Mandiri, BAZNAS Lobar Sebar Puluhan Gerobak dan Modal Usaha Produktif

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 19:54

Kisruh Saling Pecat di Partai PPP NTB , Guru Besar Hukum: Lihat Sesuai Peraturan Organisasi

Kamis, 15 Oktober 2026 - 10:20

Saiful Anshori Usung Program “Satu Data Warga” Bantu Bantuan Lebih Tepat Sasaran

Selasa, 13 Oktober 2026 - 23:00

Rangga Berharap Mohan Bawa NTB Tembus Lima Besar PON

Minggu, 11 Oktober 2026 - 11:56

PLN UP3 Selaparang Siagakan SPKLU Fast Charging di MotoGP 2026, ini Lokasinya

Rabu, 7 Oktober 2026 - 21:44

“Teberiuk” untuk Montong Are, Heri Iskan Daftar Calon Kades

Berita Terbaru

Penulis: Aswan Nasution

Go Religi

Jendela Dunia, Aswan Nasution: Membaca

Selasa, 20 Okt 2026 - 17:26