Tingkatkan Pelayanan Publik, Pemerintah Percepat Pengembangan INA Digital

- Reporter

Rabu, 4 September 2024 - 08:00 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menkominfo Budi Arie Setiadi. Foto (Humas Kominfo)

Menkominfo Budi Arie Setiadi. Foto (Humas Kominfo)

GONTB – Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memangkas praktik korupsi di seluruh negeri., emerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat pengembangan Government Technology (GovTech) INA Digital.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa percepatan pengembangan INA Digital menjadi prioritas utama pemerintah.

“Ini lagi mau dipercepat, percepatan pengembangan INA Digital,” ujarnya dalam keterangannya usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (3/9/2024).

Langkah itu, menurut Budi Arie, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang mendorong percepatan digitalisasi dalam berbagai aspek pemerintahan.

Visi Presiden berfokus pada transformasi layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien, dengan INA Digital sebagai salah satu pilar utama untuk mewujudkan visi ini.

Baca Juga:  Kosmetik Ilegal Marak Beredar, Dr Syamsuriansyah Himbau Masyarakat Lebih Waspada

“Program ini telah diresmikan oleh Presiden di Istana Negara pada 27 Mei 2024,” tambahnya.

Budi Arie menjelaskan bahwa digitalisasi layanan publik melalui INA Digital tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah, tetapi juga berperan penting dalam meminimalisir praktik korupsi.

Baca Juga:  Pererat Silaturahmi, MTsN 2 Lombok Barat Gelar Safari Ramadhan dan Sosialisasi PPDB di Dusun Mejeti

“Bisa memangkas praktik-praktik korupsi karena kan transparan dengan digitalisasi,” tegasnya.

Menkominfo juga mengungkapkan bahwa saat ini proses sosialisasi INA Digital sedang dalam tahap harmonisasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan integrasi yang optimal.

“Karena ini kan lagi rapat untuk harmonisasi berbagai kementerian dan lembaga,” tutup Budi Arie. (IP)

Follow WhatsApp Channel gontb.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tower Diduga Belum Kantongi Izin Lengkap, Pembangunan di Bongancina Tetap Berjalan: Perbekel, Camat hingga Pemkab Buleleng Tutup Mata
Dr. Irpan Suriadiata gugat masa jabatan Ketua Umum Parpol ke MK 
Operasi Patuh 2026 Resmi Ditunda, Polda NTB Minta Masyarakat Tetap Tertib Berlalu Lintas
HUT KAI ke-18 Jadi Puncak Penutupan Rakernas ADVOKAI 2026 di Lombok
Diskusi Publik ADVOKAI: Aparat Penegak Hukum Harus Ubah Cara Pikir Hadapi KUHAP Baru
Momentum Rakernas, ADVOKAI dan Pemprov NTB Bersinergi Cetak Seribu Paralegal untuk Indonesia
Pembangunan Tower di Bongancina Dipersoalkan, Warga Tempuh Jalur Dumas ke Polda Bali
Curi Laptop Mahasiswa Asal Sumbawa Barat di Kos, Pelaku Berhasil Dibekuk Tim URC Sat Reskrim Polresta Mataram
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 10:30 WITA

Tower Diduga Belum Kantongi Izin Lengkap, Pembangunan di Bongancina Tetap Berjalan: Perbekel, Camat hingga Pemkab Buleleng Tutup Mata

Selasa, 9 Juni 2026 - 17:00 WITA

Dr. Irpan Suriadiata gugat masa jabatan Ketua Umum Parpol ke MK 

Sabtu, 6 Juni 2026 - 22:32 WITA

HUT KAI ke-18 Jadi Puncak Penutupan Rakernas ADVOKAI 2026 di Lombok

Sabtu, 6 Juni 2026 - 08:47 WITA

Diskusi Publik ADVOKAI: Aparat Penegak Hukum Harus Ubah Cara Pikir Hadapi KUHAP Baru

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:54 WITA

Momentum Rakernas, ADVOKAI dan Pemprov NTB Bersinergi Cetak Seribu Paralegal untuk Indonesia

Berita Terbaru