Anggota DPR RI Fauzan Khalid: Kualitas Demokrasi Pelaksanaan Pemilu Cenderung Turun

Ramli Ahmad, S.Pd

- Reporter

Jumat, 6 Februari 2026 - 22:07 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Jakarta-Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid mengatakan, kualitas demokrasi yang tercermin dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan.

“Oleh karena itu, para ahli, akademisi dan masyarakat untuk dapat memberi masukan kepada DPR RI untuk menentukan model dan sistem pemilu kedepannya,” kata Fauzan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah ahli dengan agenda masukan terhadap model dan sistem pemilu kedepan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (03/02/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Fauzan yang pernah menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB periode 2008-2013 ini menyatakan, pada pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya, dari sistemnya relatif tidak mengalami perubahan. Namun kualitas demokrasi cenderung turun.

Baca Juga:  Semangat Kemerdekaan! PLN NTB Pastikan Kelistrikan Andal di Festival Sangiang Api 2025

Fauzan menilai, pelaksanaan pemilu 2024 lalu yang paling turun kualitasnya dibanding pelaksanaan pemilu sebelumnya. “Mungkin bukan sistemnya yang bermasalah, atau bisa jadi penyelenggaranya, bahkan mungkin juga stakeholder yang terlibat. Karena itu mari kita cari sama-sama, agar ada solusinya dan kualitas demokrasi kita semakin baik,” tandasnya.

Fauzan menambahkan, Anggota DPR RI maupun para Anggota DPRD, termasuk masyarakat sudah tentu tidak menginginkan terjadinya politik uang dalam pelaksanaan pemilu. Karena itu kita semua harus mencari penyebabnya secara detil melalui berbagai penelitian untuk mencari model dan sistem pemilu yang tepat untuk diterapkan di Indonesia pada pelaksanaan pemilu mendatang.

Baca Juga:  Gubernur NTB Tinjau Posko Angkutan Lebaran di Terminal Mandalika, Pastikan Pengawasan Harga Tiket dan Kesiapan Layanan

“Lakukan penelitian, apakah model dan sistem pemilu harus diubah untuk meminimalisir money politics. Jangan-jangan, model dan sistem pemilu diubah justru malah meningkatkan politik uang. Lakukan penelitian dulu secara detil, jangan terburu-buru untuk memberikan rekomendasi,” jelas Fauzan.

Fauzan menjelaskan, jika sistem pemilu diubah ada kekhawatiran justru akan semakin memperbesar konflik. Karena itu, perubahan model dan sistem pemilu yang akan datang harus betul-betul dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang sebelum diterapkan.

“Masukan dari para ahli, para akademisi dan masyarakat dalam forum RDPU seperti ini saya kira penting sekali dan perlu diperbanyak. Semakin banyak masukan dan pendapat, akan semakin bagus agar model dan sistem pemilu yang akan diterapkan membuat kualitas demokrasi kita meningkat,” ujarnya

Baca Juga:  Kamis Putih dan Jumat Agung Paskah Berjalan Lancar Berkat Listrik Andal dari PLN

Menurut Fauzan, kehadiran para ahli dan akademisi untuk menyerap ide bertujuan agar kualitas pelaksanaan pemilu terus meningkat. Kualitas demokrasi dalam pemilu diukur melalui kepatuhan terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu, kulaitas demokrasi pemilu juga diukur dari integritas penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, partisipasi aktif warga, serta minimnya manipulasi dan politik uang.

“Pemilu berkualitas menghasilkan legitimasi pemerintahan yang kuat, memperkuat supremasi hukum, dan mencerminkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya,” kata Fauzan yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok ini.

 

 

 

 

Follow WhatsApp Channel gontb.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Waoo! Inovasi Keren Guru MTsN 2 Lombok Barat: Hidupkan Literasi Al-Qur’an Melalui Seni Kaligrafi
Wujudkan Syukur, WEFA dan Human Initiative Salurkan Bantuan Perlengkapan Ibadah bagi Santri Ponpes Nurussalam Tanak Awu
Pelantikan Pengurus MUI NTB, Masalah Sosial Jadi Perhatian
Mi6 Dukung Perpres No 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Lahan Sawah : Data Harus Rapi, Daerah Jangan Dibelenggu
Anggota DPR RI Fauzan Khalid Apresiasi Digitaliasi Pelayanan Pertanahan di Kota Tangerang
I Putu Dedy Saputra Resmi dilantik Jadi Ketua ORADO Provinsi NTB periode 2026–2030
Pemprov NTB dan IOA Gelar Malam Amal, Penguatan Kapasitas Guru Tak Bisa Ditunda
Strategi NTB Entaskan Kemiskinan Ekstrem: Menakar Efektivitas Program Desa Berdaya
Berita ini 28 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 21:06 WITA

Waoo! Inovasi Keren Guru MTsN 2 Lombok Barat: Hidupkan Literasi Al-Qur’an Melalui Seni Kaligrafi

Rabu, 15 April 2026 - 20:34 WITA

Wujudkan Syukur, WEFA dan Human Initiative Salurkan Bantuan Perlengkapan Ibadah bagi Santri Ponpes Nurussalam Tanak Awu

Sabtu, 11 April 2026 - 22:20 WITA

Pelantikan Pengurus MUI NTB, Masalah Sosial Jadi Perhatian

Rabu, 8 April 2026 - 19:33 WITA

Mi6 Dukung Perpres No 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Lahan Sawah : Data Harus Rapi, Daerah Jangan Dibelenggu

Rabu, 8 April 2026 - 09:18 WITA

Anggota DPR RI Fauzan Khalid Apresiasi Digitaliasi Pelayanan Pertanahan di Kota Tangerang

Berita Terbaru