Giri Menang – Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam memperkuat pelayanan administrasi kependudukan akhirnya menemui titik terang. Setelah menanti turunnya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebanyak sembilan pejabat di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Barat resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya pada Selasa (24/2/2026).
Acara pelantikan yang berlangsung khidmat di Aula Bupati, Kantor Bupati Lombok Barat tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat, H. Ahmad Saikhu, yang hadir mewakili Bupati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sembilan pejabat yang dilantik tersebut mengisi posisi-posisi strategis guna memaksimalkan kinerja organisasi. Rinciannya terdiri dari 4 orang pejabat Administrator (Eselon III) dan 5 orang pejabat Pengawas (Eselon IV).
Dalam sambutannya, Pj Sekda H. Ahmad Saikhu menegaskan bahwa peran Disdukcapil sangat krusial karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, dinas ini merupakan cerminan kualitas pelayanan pemerintah daerah.
“Perlu kita sadari bersama bahwa Dinas Dukcapil adalah wajah pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dokumen kependudukan adalah dasar dari semua pelayanan publik lainnya, mulai dari kesehatan, bantuan sosial, hingga perbankan,” ujar Saikhu.
Ia menjelaskan bahwa proses pelantikan ini memang membutuhkan waktu karena harus melalui mekanisme rekomendasi dari pusat. Namun, dengan telah dilantiknya para pejabat baru ini, Saikhu berharap tidak ada lagi hambatan birokrasi yang memperlambat urusan masyarakat.
Pj Sekda juga memberikan instruksi tegas kepada para pejabat yang baru dilantik agar segera melakukan akselerasi pelayanan. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar formalitas administrasi.
“Jabatan menuntut kepemimpinan kerja, bukan sekadar penguasaan administrasi. Ke depannya, saya berharap para pejabat yang dilantik hari ini dapat bekerja dengan orientasi hasil, bukan sekadar proses. Mengutamakan pelayanan dan bukan dilayani,” tegasnya.
Menutup arahannya, Ahmad Saikhu mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Disdukcapil untuk membangun budaya kerja yang jujur, terbuka, dan profesional. Ia meminta para pejabat untuk lebih peka dan empati terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Jadilah pejabat yang hadir di lapangan, mendengar dengan empati, dan memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat kita,” pungkasnya.
Pengisian jabatan strategis ini, Pemkab Lombok Barat optimis pelayanan kependudukan di wilayah tersebut akan semakin cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga.
