Dr. Irpan Suriadiata gugat masa jabatan Ketua Umum Parpol ke MK 

- Reporter

Selasa, 9 Juni 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Kegiatan Sosial Kemanusiaan
+ Donasi

Dr. Irpan Suriadiata. Foto (Doc.Ist).

Dr. Irpan Suriadiata. Foto (Doc.Ist).

Mataram, GONTB – Praktik kepemimpinan partai politik yang dapat berlangsung tanpa batas waktu kini digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah advokat dan warga negara yang tergabung dalam *Kantor Law Office Indonesia Society Dr. Irpan Suriadiata & Associates* mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik dengan Nomor Perkara 191/PUU-MK/2026.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional bahwa masa jabatan Ketua Umum Partai Politik harus dibatasi paling lama dua periode, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Pemohon berpendapat bahwa selama ini Undang-Undang Partai Politik menyerahkan sepenuhnya pengaturan pergantian kepengurusan kepada AD/ART masing-masing partai tanpa memberikan batasan mengenai masa jabatan ketua umum. Kondisi tersebut dinilai telah membuka ruang bagi lahirnya kekuasaan politik yang berlangsung terlalu lama dan sulit dikontrol.

Baca Juga:  Kantor Lurah Pejarakan Karya Raih Nilai IKM Tahun 2024 dengan Kategori Baik

“Indonesia telah membatasi masa jabatan Presiden maksimal dua periode, tetapi anehnya ketua umum partai politik yang menentukan calon presiden, calon kepala daerah, dan calon anggota legislatif justru tidak dibatasi sama sekali. Ini paradoks demokrasi yang harus diperbaiki,” tegas Dr. Irpan Suriadiata, Selasa 9 Juni 2026.

Menurut para pemohon, partai politik bukan organisasi privat biasa. Partai politik merupakan institusi demokrasi yang menentukan arah kekuasaan negara, menerima bantuan keuangan dari APBN dan APBD, serta menjadi pintu utama rekrutmen kepemimpinan nasional. Karena itu, tata kelola partai politik harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi, termasuk prinsip pembatasan kekuasaan.

Permohonan tersebut menyoroti semakin kuatnya gejala oligarki politik di Indonesia yang ditandai oleh dominasi figur tertentu dalam tubuh partai politik selama belasan bahkan puluhan tahun. Akibatnya, kaderisasi politik menjadi tersumbat, regenerasi kepemimpinan melemah, dan kesempatan kader muda untuk tampil memimpin menjadi semakin sempit.

Baca Juga:  HUT RI ke-81: PLN UIW NTB Melalui YBM PLN Perkuat Semangat Kemerdekaan melalui Pemberdayaan Perempuan Pelaku UMKM di Bima

“Demokrasi tidak boleh berhenti pada pemilu lima tahunan. Demokrasi harus hidup di dalam tubuh partai politik. Jika partai tidak demokratis, maka demokrasi nasional hanya menjadi prosedur formal tanpa substansi,” ujar Irpan.

Para pemohon menilai bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik telah melahirkan politik patronase, sentralisasi kekuasaan, dan ketergantungan organisasi kepada satu figur tertentu. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menghambat lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang lebih kompetitif dan inovatif.

Melalui perkara ini, para pemohon tidak meminta negara mengintervensi ideologi maupun kebijakan internal partai politik. Yang diminta hanyalah adanya standar minimum demokrasi konstitusional berupa pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik paling lama dua periode.

Baca Juga:  Desa Semparu Kopang: MBG dan Magot

Menurut Dr. Irpan, pembatasan tersebut justru akan memperkuat demokrasi internal partai, membuka ruang kaderisasi yang lebih sehat, memperluas kesempatan politik bagi generasi muda, serta mencegah konsentrasi kekuasaan pada segelintir elite.

“Tujuan kami bukan menyerang partai politik. Justru kami ingin menyelamatkan partai politik sebagai pilar demokrasi. Demokrasi membutuhkan regenerasi, dan regenerasi membutuhkan pembatasan kekuasaan,” tegasnya.

Apabila permohonan ini dikabulkan Mahkamah Konstitusi, maka untuk pertama kalinya Indonesia akan memiliki standar konstitusional yang membatasi masa jabatan.

“Ketua Umum Partai Politik maksimal dua periode. Putusan tersebut diyakini akan menjadi tonggak penting reformasi demokrasi dan penguatan demokrasi internal partai politik di Indonesia,” pungkasnya. ***

Berita Terkait

Optimalisasi Perangkat Komunikasi, PLN UP2B NTB Laksanakan Pemeliharaan Komunikasi Data GI Pringgabaya
DANDIM 1615/Lombok Timur Buka Pelantikan Anggota Baru Saka Wira Kartika Angkatan Ke-23
Dewan Afif Apresiasi Penataan Mataram Water Park Untuk Vanue PON 2028
Kepala Lingkungan Moncok Karya Resmi Kukuhkan Pengurus Takmir Masjid Baiturrahman Periode 2026–2031
Semangat Hari Sumpah Pemuda, PLN Pastikan Kelayakan Operasi Peralatan 20 kV di GI Sengkol
Bangun Budaya Selamat, PLN Edukasi Pelaku UMKM Sumbawa tentang Keselamatan Listrik
Leadership Training Cedre ISMKMI NTB: Inovasi Memimpin Perubahan, Membangun Masa Depan Sejak Mahasiswa
Hari Sumpah Pemuda, PLN UP3 Bima Dukung Produktivitas Pertanian melalui Edukasi IRPOM dan Keselamatan Ketenagalistrikan

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 11:18

Optimalisasi Perangkat Komunikasi, PLN UP2B NTB Laksanakan Pemeliharaan Komunikasi Data GI Pringgabaya

Sabtu, 14 November 2026 - 12:48

DANDIM 1615/Lombok Timur Buka Pelantikan Anggota Baru Saka Wira Kartika Angkatan Ke-23

Kamis, 5 November 2026 - 14:14

Dewan Afif Apresiasi Penataan Mataram Water Park Untuk Vanue PON 2028

Rabu, 4 November 2026 - 22:43

Kepala Lingkungan Moncok Karya Resmi Kukuhkan Pengurus Takmir Masjid Baiturrahman Periode 2026–2031

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 16:44

Semangat Hari Sumpah Pemuda, PLN Pastikan Kelayakan Operasi Peralatan 20 kV di GI Sengkol

Berita Terbaru

Go Teknologi

Apa itu Hotspot? – Definisi dan Detail Hotspot Wi-Fi

Senin, 16 Nov 2026 - 11:03