Lombok Barat, GONTB – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan menggelar musyawarah Perencanaan Pembangunan pada bulan April 2025 mendatang.
Menjelang pelaksanaan agenda tahunan tersebut Bappedalitbangda mengadakan Musrembang Tematik Perempuan dan Disabilitas sebagai implementasi dari Perda 2 tahun 2024 dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mencakup berbagai aspek sosial, salah satunya adalah pemenuhan hak dan kebutuhan perempuan serta penyandang disabilitas.
Salah satu langkah awal dalam penyusunan RKPD ini adalah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Tematik yang pertama kalinya diadakan, sesuai dengan amanat janji politik Bupati Lalu Ahmad Zaini pada aksi sembilan harmoni, Senin, 10/3/2025.
Kepala Bidang Litbang Renbang, Deny Arif Nugroho, menjelaskan pentingnya Musrembang Tematik ini sebagai wadah untuk mendengarkan langsung aspirasi dan kebutuhan dari kaum perempuan dan penyandang disabilitas.
Dalam acara tersebut, para peserta, terutama rekan-rekan penyandang disabilitas, terlihat sangat aktif dalam menyuarakan usulan yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.
“Musrembang Tematik baru pertama kali kita laksanakan dan ke depan musrembang anak kita akan adakan,” terangnya.
Sejumlah harapan dan usulan penting disampaikan oleh penyandang disabilitas dalam Musrembang ini. Yakni pendataan secara menyeluruh terhadap jumlah dan kondisi penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Barat.
“Kita harapkan penyandang disabilitas lebih mandiri, tidak bergantung pada orang lain, sehingga usulan mereka baik pelatihan, pembinaan dan bantuan modal usaha,” harapnya.
Hal ini penting agar pemerintah dapat merumuskan program yang tepat sasaran. Selain itu, mereka juga mengusulkan untuk mempermudah pembuatan KTP dan ijazah bagi penyandang disabilitas, sebagai bentuk pengakuan terhadap status mereka dalam masyarakat dan memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan.
Respons positif juga datang dari camat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang mendengar dan siap untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperhatikan kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas.
Deny Arif Nugroho menambahkan, berdasarkan data capaian tahun 2023, persentase penyandang disabilitas yang telah mendapatkan pekerjaan baru mencapai 0,8 persen, dengan target untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar 1,9 persen.
Sementara itu, pemerintah juga mencanangkan target ambisius untuk tahun 2045, di mana 10 persen penyandang disabilitas diharapkan sudah bekerja. Target ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberdayakan penyandang disabilitas agar mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan daerah. (ramli/gontb)
