NTB Darurat Pernikahan Anak, MAS Minta Ini

Jumat, 27 Juni 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Majelis  Adat Sasak (MAS) Lalu Sajim Sastrawan bersama Direktur institut perempuan untuk perubahan sosial (inspirasi) NTB, Nurjanah saat bincang Kamisan di Kantor Gubernur, Kamis 26 Juni 2025. Foto (Dedi Suhadi)

Ketua Majelis Adat Sasak (MAS) Lalu Sajim Sastrawan bersama Direktur institut perempuan untuk perubahan sosial (inspirasi) NTB, Nurjanah saat bincang Kamisan di Kantor Gubernur, Kamis 26 Juni 2025. Foto (Dedi Suhadi)

GONTB – Ketua Majelis  Adat Sasak (MAS) Lalu Sajim Sastrawan menyatakan saat ini kasus pernikahan dini tidak hanya terjadi di Pulau Lombok tapi juga Pulau Sumbawa bahkan intensitas kasus pernikahan anak lebih tinggi di pulau Sumbawa.

“Melihat intensitas dan masifnya kasus pernikahan anak yang terjadi saat ini maka NTB dalam kondisi darurat pernikahan dini,” katanya usai bincang Kamisan di Kantor Gubernur, Kamis 26 Juni 2025.

Baca Juga:  Idul Adha, PLN NTB Salurkan Daging Kurban: Energi Keikhlasan untuk Kuatkan Persaudaraan

Untuk meminimalisir kasus pernikahan anak, jelas Lalu Sajim Sastrawan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga seluruh lapisan masyarakat termasuk pers dan pengusaha.

“Pers dan pengusaha harus turut terlibat dalam penanganan kasus perkawinan anak,” katanya.

Baca Juga:  Kuasa Hukum Nilai Putusan Bebas Tiga Terdakwa Meneguhkan Kepastian Hukum dan Mencerminkan Keadilan Substantif

Sementara Direktur institut perempuan untuk perubahan sosial (inspirasi) NTB, Nurjanah menyatakan hingga pertengahan 2025 terjadi 149 kasus pernikahan anak.

“Kasus pernikahan anak tertinggi terjadi di kabupaten atau kota Bima dengan 81 kasus, disusul Sumbawa 38 kasus, kemudian Dompu, kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok,” katanya.

Baca Juga:  Anggota DPR RI Fraksi NasDem Fauzan Khalid Pantau Pelaksanaan Tes Seleksi PPPK di Lombok

Dengan banyaknya kasus pernikahan anak maka kata Nurjanah harus  menjadi lampu merah bagi pemerintah provinsi NTB.

“Ini harus menjadi perhatian pemerintah provinsi NTB,” katanya.

Menurut Nurjanah maraknya pernikahan anak selain dipicu kuatnya budaya patriarki juga tidak dibicarakannya persoalan  seksualitas secara terbuka sehingga mengakibatkan banyaknya terjadi kasus kehamilan yang tidak diinginkan. *

Berita Terkait

Perkuat Keandalan Kelistrikan Pulau Sumbawa, PLN Rawat Jaringan Transmisi hingga Pelosok
Pemprov NTB Finalisasi Dashboard Eksekutif Berbasis Data
Dua Bakal Calon Ketua Umum KONI NTB Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
Hadiah HUT RI ke – 81, Gerak Jalan Putri MTs Negeri 2 Lobar Raih Juara 3
Meriahkan HUT RI-81, Perumahan Melanesia Gelar Lomba Seru dengan Tema “MERDEKA DARI RUMAH”
HUT RI ke-81 dengan Aksi Nyata! PLN UIW NTB Optimalkan Keandalan Jaringan Melalui Peremajaan Keypoint di ULP Praya
Maju Bursa Ketua KONI NTB, Iqbal: Tidak Ada Niat Lain Kecuali Sukseskan PON 2028
Doa Bersama International Law Firm Lombok, Prof Asyikin: Semoga Kita di Berikan Kemudahan

Berita Terkait

Kamis, 20 Agustus 2026 - 20:39

Perkuat Keandalan Kelistrikan Pulau Sumbawa, PLN Rawat Jaringan Transmisi hingga Pelosok

Kamis, 20 Agustus 2026 - 08:20

Pemprov NTB Finalisasi Dashboard Eksekutif Berbasis Data

Selasa, 18 Agustus 2026 - 20:12

Dua Bakal Calon Ketua Umum KONI NTB Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

Selasa, 18 Agustus 2026 - 08:41

Hadiah HUT RI ke – 81, Gerak Jalan Putri MTs Negeri 2 Lobar Raih Juara 3

Senin, 17 Agustus 2026 - 20:38

Meriahkan HUT RI-81, Perumahan Melanesia Gelar Lomba Seru dengan Tema “MERDEKA DARI RUMAH”

Berita Terbaru