Gerung, GONTB — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Inspektorat resmi membuka layanan pengaduan bagi masyarakat dan tenaga honorer non-database yang pernah dimintai uang dalam proses masuk menjadi honorer.
Layanan ini dapat diakses langsung melalui WhatsApp di nomor 0851-1925-1060.
Langkah ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat sekaligus memastikan tidak ada praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga honorer.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menegaskan bahwa Pemkab akan membantu menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang disertai bukti kuat.
“Tenaga honorer yang tidak masuk database BKN dan akan dirumahkan kami minta melapor. Sampaikan dengan jelas, dulu masuk lewat siapa, kalau memang dimintai uang, oleh siapa, dan berapa jumlahnya. Tunjukkan buktinya, nanti saya bantu uruskan,” tegas Bupati LAZ, Jumat (21/10/2025).
Bupati LAZ menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk membongkar praktik tidak terpuji yang pernah terjadi dalam proses rekrutmen tenaga honorer.
Berdasarkan hasil audit Inspektorat, tercatat lebih dari 1.600 tenaga honorer di Lombok Barat tidak masuk dalam database BKN. Mereka direkrut oleh oknum di sejumlah OPD tanpa sepengetahuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah, bahkan setelah adanya larangan rekrutmen tenaga honorer pada 2022.
“Ini bentuk transparansi kita. Kita ingin sistem kepegawaian Lombok Barat ini bersih dan akuntabel,” tambahnya.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Lombok Barat, Suparlan, S.Sos., menyampaikan bahwa layanan hotline ini bertujuan menerima laporan masyarakat dan memastikan setiap kasus pungutan liar dapat ditindaklanjuti.
“Silakan bagi para honorer yang mengalami pungutan saat masuk sebagai honorer dapat melapor. Identitas pelapor akan dirahasiakan, sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk melapor,” ujarnya.
Melalui layanan pengaduan ini, Pemkab Lombok Barat berharap masyarakat berperan aktif mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik pungli. ***
Penulis : Redaksi Lombok Editor
Editor : Redaksi GONTB
Sumber Berita: GONTB
