Mataram, GO NTB — Gaji kalah saing dengan Kepala Dusun (Kadus) di daerah lain di Pulau Lombok, para Kepala Lingkungan (Kaling) di Kota Mataram mendatangi kantor DPRD Kota Mataram untuk menyampaikan keluh kesah. Mereka menuntut kejelasan status sekaligus kenaikan insentif yang dinilai sudah tidak relevan dengan tingginya biaya hidup di perkotaan.
Perwakilan Kepala Lingkungan Getap Barat, Badri, secara terbuka mengungkapkan rasa minder rekan-rekannya sesama Kaling. Menurutnya, besaran insentif yang mereka terima saat ini kalah jauh jika dibandingkan dengan penghasilan Kadus di kabupaten lain wilayah Pulau Lombok.
Padahal, kata Badri, beban kerja seorang Kepala Lingkungan di Kota Mataram sangat tinggi dan menuntut pelayanan masyarakat tanpa batasan waktu (24 jam). Di tengah meningkatnya kebutuhan hidup perkotaan, para Kaling berharap insentif mereka bisa dinaikkan hingga setara Upah Minimum Regional (UMR) Kota Mataram.
“Bukan tanpa alasan kami menuntut ini. Kebutuhan hidup di kota terus meningkat, sementara tugas melayani masyarakat tidak mengenal batas waktu,” ujar Badri.
Selain masalah kesejahteraan dan kesetaraan insentif, Badri juga menyuarakan desakan agar Pemerintah Kota Mataram segera membuka pemekaran lingkungan. Ia menyebutkan, saat ini banyak Kepala Lingkungan yang kewalahan karena harus membawahi dan melayani warga yang jumlahnya mencapai 500 hingga 1.000 Kepala Keluarga (KK) dalam satu wilayah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Komunikasi Kepala Lingkungan (Fokal), Erwin Jayadi, menyatakan bahwa pihaknya telah mengkomunikasikan berbagai tuntutan dan aspirasi para anggotanya kepada pemerintah.
Erwin berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah berupa kenaikan insentif dari nominal yang diterima saat ini. Meskipun ia menyadari bahwa merealisasikan insentif setara UMR mungkin menjadi tantangan tersendiri bagi keuangan daerah, namun penyesuaian angka tetap dinilai mendesak mengingat besar dan beratnya tanggung jawab yang diemban oleh para Kepala Lingkungan di garda terdepan pelayanan publik.
