Lombok Utara, GO NTB – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) bergerak cepat menanggulangi krisis air bersih yang sempat melumpuhkan aktivitas warga dan sektor pariwisata di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Melalui langkah diplomasi cepat dan diskresi kepemimpinan, keran pendistribusian air bersih resmi dibuka kembali pada Kamis sore (10/9/2026).
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., mengungkapkan bahwa penanganan krisis ini memuncak setelah Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra R., S.E., M.H., turun langsung ke lapangan memimpin penyaluran bantuan sekaligus memediasi seluruh pihak yang terdampak.
“Kapolda NTB hadir langsung di Gili Trawangan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Selain menyalurkan bantuan darurat 15.000 liter air bersih menggunakan kapal Ditpolairud dan mobil tangki, Kapolda juga memfasilitasi komunikasi antara Pemda, PT Tiara Cipta Nirwana (TCN), serta para pelaku usaha,” ujar Kombes Pol. Mohammad Kholid.
Sebelumnya, kelangkaan air bersih mengancam operasional puluhan hotel dan resort serta membebani ekonomi warga lokal. Dalam ruang dialog terbuka di Bale Adat Gili Trawangan, para pengelola akomodasi wisata dan tokoh masyarakat menyampaikan secara langsung besarnya dampak finansial serta kekhawatiran akan citra pariwisata internasional.
Menanggapi kondisi darurat tersebut, Kapolda NTB menjembatani kesepakatan penggunaan diskresi Bupati Lombok Utara dan Gubernur NTB yang didukung penuh Forkopimda. Langkah hukum dan administratif ini memberikan ruang bagi PT TCN untuk mengaktifkan kembali layanan distribusi air bersih selama kurun waktu enam bulan ke depan, sembari mendampingi proses perizinan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Hasil nyata dari koordinasi intensif ini adalah dibukanya kembali keran operasional PT TCN pada pukul 18.00 WITA. Kini pasokan air bersih bertahap kembali mengalir ke rumah-rumah warga dan kawasan industri pariwisata,” jelas Kabid Humas.
Polda NTB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemulihan fasilitas publik dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) di kawasan destinasi wisata prioritas tersebut agar tetap kondusif
