GONTB – Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan peringatan yang sangat tegas kepada seluruh partai politik yang tergabung dan yang akan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Peringatan ini menyasar langsung para kader partai yang diusulkan menjadi menteri di kabinet pemerintahan yang akan dipimpinnya.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan agar tidak ada menteri yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mencari keuntungan pribadi.
Pernyataan keras ini disampaikan dalam acara Forum Legislator PKB yang berlangsung di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, pada Kamis (10/10/2024).
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah petinggi dari berbagai partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan moralitas di dalam pemerintahan, terutama bagi para menteri yang akan bertugas di kabinetnya.
“Saya sudah menyampaikan kepada semua partai yang ingin bergabung dalam koalisi saya. Saya terang-terangan katakan kepada semua ketua umum dan perwakilan partai. Jangan menugaskan menteri yang bertujuan mencari uang dari APBN atau APBD. Saya tegaskan ini tidak boleh terjadi di pemerintah yang akan saya pimpin.” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan tekad Prabowo untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan, sekaligus memberikan peringatan keras kepada partai-partai politik agar tidak bermain-main dengan kekuasaan.
Pesan ini ditujukan agar para menteri yang diusulkan tidak terjebak dalam praktik korupsi atau penyelewengan anggaran yang selama ini sering menjadi sorotan di Indonesia.
Era Digital: Pengawasan Publik Lebih Kuat
Prabowo juga menyoroti perubahan zaman yang saat ini semakin mengarah pada keterbukaan dan transparansi.
Menurutnya, di era digital seperti sekarang ini, sangat sulit bagi siapa pun, terutama pejabat negara, untuk sembunyi-sembunyi melakukan tindakan yang melanggar hukum tanpa terpantau.
“Zamannya sekarang sudah berbeda, ini zaman digital. Ini zaman teknologi di mana semua gerak-gerik bisa diawasi dengan mudah oleh publik. Jadi, jangan coba-coba menyalahgunakan wewenang, karena semuanya bisa terlihat,” lanjut Prabowo.
Pernyataan ini seolah menjadi peringatan bagi para pejabat negara, terutama menteri yang kelak akan dilantik di bawah kepemimpinan Prabowo.
Dia menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.
Hal ini sekaligus menegaskan bahwa Prabowo ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Membangun Kepercayaan Publik
Dalam pidatonya, Prabowo juga menggarisbawahi bahwa salah satu prioritas utama pemerintahannya nanti adalah membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Menurut Prabowo, kepercayaan publik sangat penting untuk keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan.
Oleh karena itu, dia meminta kepada seluruh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk ikut serta menjaga kepercayaan ini dengan mengusulkan orang-orang yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik.
Prabowo juga menyatakan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya nanti akan terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
Baginya, kritik yang konstruktif merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang sehat dalam sistem demokrasi.
Pemerintahannya tidak hanya akan mengutamakan pencapaian pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan mental, moral, dan etika yang harus dimiliki oleh setiap pejabat negara.
Komitmen Pemerintahan Bersih
Dengan pernyataan tersebut, Prabowo ingin menegaskan bahwa era pemerintahan yang akan datang adalah era pemerintahan yang bersih dan terbuka.
Dia berharap bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pemerintahan, termasuk para menteri, dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab tanpa melibatkan diri dalam praktik-praktik yang merugikan negara.
“Kita akan berupaya keras untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Saya tidak akan mentolerir adanya penyelewengan kekuasaan atau anggaran di dalam pemerintahan saya,” tegasnya.
Prabowo juga menekankan pentingnya menciptakan sistem yang kuat untuk mencegah korupsi dan penyelewengan kekuasaan.
Sistem yang dimaksud adalah sistem pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, baik dari internal pemerintahan maupun dari masyarakat luas.
Hal ini akan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan perkembangan digital yang ada saat ini, yang memungkinkan pengawasan dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. ***
