Lombok Barat, GONTB – Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), bahwa penyerahan Surat Keputusan (SK) bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal dari ujian sesungguhnya.
Dalam sambutannya dalam penyerahan SK CPNS dan P3K Kamis (15/5/2025), Bupati menyebut bahwa para P3K telah melewati masa penantian panjang yang melelahkan, terlihat dari ekspresi mereka yang “sudah setengah dimakan waktu”. Meski demikian, ia menekankan bahwa ke depan, penilaian ASN akan dilakukan secara objektif dan berbasis pada capaian kinerja.
“Jangan anggap menerima SK ini sebagai garis finish. Ini adalah titik start dari komitmen bapak ibu menunjukkan kinerja terbaik,” ujar Bupati yang dikenal berlatar belakang dunia korporat tersebut.
Ia juga membandingkan P3K dengan CPNS, yang menurutnya telah melalui sistem seleksi yang ketat dan hanya bisa dilalui oleh talenta-talenta unggul. Namun, bukan berarti P3K mendapatkan perlakuan istimewa. Justru, setiap tahun mereka akan dievaluasi secara ketat.
“Saya diberikan kewenangan menilai setiap tahun. Dan sistem penilaian saya bukan berdasarkan kedekatan, tapi murni kinerja,” tegasnya.
Bupati bahkan mengungkap bahwa pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) sudah diterapkan kepada pejabat eselon II atau kepala OPD yang dinilai tidak optimal dalam kinerjanya. Ia menyinggung bahwa meskipun banyak yang protes dalam hati, semua keputusan tersebut diambil berdasarkan sistem yang transparan.
“Kalau kepala OPD saja bisa saya potong, apalagi level bapak ibu sekalian,” ujarnya.
Bupati menambahkan bahwa gaya kepemimpinannya banyak dipengaruhi oleh pengalaman di dunia korporat, sehingga ritme kerja cepat dan dinamis menjadi hal yang akan terus diterapkan di lingkungan pemerintahan.
Dengan pendekatan ini, Pemkab Lombok Barat mengirimkan pesan kuat bahwa era birokrasi santai telah berakhir. Kini, setiap ASN dituntut untuk profesional, produktif, dan mampu menunjukkan hasil kerja nyata. ***
