Mataram, GONTB – Paska eksekusi lahan di Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram telah dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 1638.K/Pdt/2010. Keputusan ini memenangkan Hj. Ratna Sari Dewi sebagai pemilik sah dari lahan tersebut, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1507 dan SHM Nomor 1508.
Sejumlah warga yang terdampak mengajukan permohonan agar disediakan hunian layak dan gratis. Mereka berusaha untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat sebagai langkah mitigasi terhadap kondisi yang sulit akibat penggusuran tersebut.
Warga berharap ada solusi cepat dari pihak pemerintah untuk membantu mereka yang kini kehilangan tempat tinggal.
Akhmad Muzaki, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, memberikan penjelasan kepada wartawan di lokasi tenda darurat.
Dia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Mataram akan memberikan perhatian serius kepada masyarakat yang rumahnya telah dieksekusi. Sebagai langkah awal, pemerintah berencana untuk menyediakan hunian sementara (huntara) bagi warga yang terdampak.
“Pemerintah Kota akan membangun huntara. Sebagai langkah awal, kami telah menyediakan tenda darurat dan dapur umum untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat di sini. Rencananya, huntara ini akan siap dalam waktu satu bulan ke depan,” jelas Muzaki.
Pendataan telah dilakukan untuk mengidentifikasi warga yang tidak memiliki tempat tinggal setelah eksekusi lahan, sehingga jumlah huntara yang dibangun sesuai dengan KK yang terdampak dan tidak memiliki tempat tinggal.
Kehadiran fasilitas sementara seperti tenda darurat dan huntara ini bentuk perhatian pemerintah kota untuk mendampingi masyarakat yang terkena dampak.
“Ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan akibat eksekusi lahan serta membantu warga mengatasi kesulitan yang ada,” katanya.
