Mataram, GONTB — Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menghadiri Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-VII Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) NTB yang berlangsung di Mataram pada 29 November 2025 yang lalu.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menyampaikan kegelisahan sekaligus harapannya terkait belum adanya bentuk arsitektur khas NTB yang benar-benar disepakati, diakui, dan dijadikan pedoman bersama dalam pembangunan.
Gubernur Iqbal yang pernah mengenyam pendidikan arsitektur tersebut, menegaskan hingga saat ini NTB belum memiliki desain arsitektur lokal yang dapat menjadi rujukan resmi. Selama ini, konsep “lumbung” sering dijadikan simbol arsitektur NTB, namun gubernur menilai hal tersebut, belum begitu mengena.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masa’ lumbung menjadi arsitektur NTB? Lumbung itu ada di Bali, Lampung, dan banyak daerah lain. Lumbung adalah bangunan untuk menyimpan padi, bukan representasi filosofis budaya kita. Kita perlu kesepakatan yang lebih bermakna,” tegasnya.
Akibat belum adanya identitas arsitektur yang kuat, Pemerintah Provinsi NTB mengalami kesulitan memberikan rujukan arsitektur kepada investor, terutama yang ingin membangun hotel atau infrastruktur komersial lainnya.
“Saya kesulitan menjelaskan kepada investor, karena kita tidak punya arsitektur lokal yang disepakati. Tidak ada referensi tunggal. Ini harus segera kita benahi,” ujarnya.
Gubernur Iqbal kemudian meminta IAI NTB untuk menyusun kajian mendalam yang melibatkan arsitek, budayawan senior, budayawan muda, serta pelaku seni tradisi.
Kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan pertama Desain Arsitektur Lokal Lombok, Sumbawa, dan Bima, kedua Ornamen khas masing-masing budaya (Sasak, Samawa, Mbojo). Lainnya, material tipikal NTB yang dapat diusulkan sebagai standar.
Jika hasil kajian telah matang, Gubernur NTB menyatakan kesiapan menerbitkan Peraturan Gubernur atau bahkan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum arsitektur lokal NTB.
“Saya ingin ini menjadi proyek serius. Kita punya budaya besar Sasambo—Sasak, Samawa, dan Mbojo. Ketiganya, harus terwakili secara hati-hati agar kekayaan identitas (kultural) kita tidak tereduksi,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya melibatkan arsitek muda dalam proses perumusan arsitektur tersebut.
“Anak-anak muda harus merasa memiliki. Konsep ini bukan hanya milik arsitek senior, tapi milik generasi penerus NTB,” imbuhnya.
Gubernur Iqbal menutup sambutan dengan ajakan kepada seluruh arsitek untuk menjawab kegelisahan itu melalui karya nyata.
“Suatu hari nanti NTB memiliki landmark arsitektur khas yang lahir dari gagasan kolektif para arsitek daerah. Mudah-mudahan kegelisahan saya ini ditangkap, dihayati, dan dijawab. NTB harus punya landmark arsitektur bernuansa lokal yang menjadi identitas kita bersama.”
Pada giat yang sama Ketua IAI NTB, L. Agus Supriyadi, dalam sambutannya menyampaikan perkembangan organisasi profesi arsitek di NTB. Kini, anggota IAI NTB telah mencapai lebih dari 170 arsitek, sekitar 50 diantaranya telah memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA).
“STRA adalah syarat mutlak bagi seorang arsitek profesional. Dengan meningkatnya jumlah arsitek yang memiliki STRA, maka peluang kerja juga semakin terbuka luas,” jelasnya.
Selain STRA, dirinya menegaskan arsitek yang bekerja pada proyek-proyek pemerintah wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Kedua lisensi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalisme dan kualitas karya arsitektur di NTB.
Disorotinya pula, pentingnya peran Pemprov, terutama Gubernur NTB yang memiliki kewenangan menerbitkan lisensi tertentu, terkait praktik arsitektur daerah. Lisensi tersebut, menurutnya penting untuk memastikan setiap arsitek memahami nilai-nilai arsitektur lokal NTB.
Kegiatan dihadiri para petinggi organisasi profesi, akademisi, dan praktisi arsitektur dari seluruh NTB, perwakilan IAI pusat, serta para Dekan Fakultas Teknik dari Universitas Mataram, Undikma, dan Universitas Muhammadiyah Mataram. ***
Sumber Berita: Pemprov NTB
