Mataram, GO NTB – Pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Cahya Samudera, yang menyebut bahwa wisatawan kini lebih memilih tempat tongkrongan (kafe/tempat nongkrong) daripada destinasi wisata unggulan, menjadi sorotan dari Fraksi Partai PKS DPRD Kota Mataram.
Fraksi PKS secara tegas mempertanyakan langkah-langkah nyata dan strategi yang disiapkan oleh Dinas Pariwisata (Dispar) dalam menghadapi fenomena penurunan kunjungan tersebut.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, menyayangkan sikap pasrah Dinas Pariwisata. Menurutnya, alih-alih menjadikan tren tempat tongkrongan dan efisiensi sebagai alasan menurunnya kunjungan, Dinas Pariwisata seharusnya bisa belajar dari daerah lain dalam mengemas ruang publik.
“Coba tiru daerah lain. Taman kotanya dibuat tematik, jadi taman itu tidak hanya tempat nongkrong, tetapi juga memiliki nilai edukasi,” ujar Ismul Hidayat, memberikan Sabtu, 5 September 2026.
Ia bahkan memberikan contoh nyata bagaimana mengoptimalkan ruang publik yang ada di Kota Mataram. Ismul menyebutkan ada ratusan sekolah PAUD di Kota Mataram yang bisa digandeng melalui kerja sama lintas instansi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan.
“Sebenarnya tinggal kerja sama Dispar dan Disdik untuk menghidupkan wisata taman kota,” Ujar Ismul.
Sementara itu terkait kalender event saat ini tidak ada, Ismul mendorong Dispar mengoptimalkan potensi wisata masuk dalam kalender event sebagai infromasi publik kegiatan pariwisata di kota Mataram.
“Kita pernah punya kalender waktu, waktu anggaran banyak,” Terangnya.
Senada dengan ketua fraksi, Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Baiq Zuhar Parhi, melontarkan kritik yang lebih menohok terkait kapasitas kepemimpinan di dinas terkait. Ia menilai seorang Kepala Dinas Pariwisata seharusnya memiliki pemahaman mendalam mengenai strategi pengembangan pariwisata yang adaptif dan solutif.
“Harusnya Kadis Pariwisata itu paham bagaimana mengembangkan pariwisata, membuat event-event yang layak dijual ke wisatawan, baik lokal maupun domestik,” tegas Baiq Zuhar.
Ia juga menyoroti kondisi riil di lapangan, salah satunya kawasan wisata Loang Baloq yang dinilai semakin tidak terurus akibat lemahnya penataan.
“Coba kita lihat, jalan sepanjang Loang Baloq tertutup sama pedagang kaki lima (PKL) sehingga terlihat kumuh dan jorok,” keluhnya.
Secara kelembagaan, Fraksi PKS mendesak Dinas Pariwisata Kota Mataram agar tidak tinggal diam melihat lesunya sektor pariwisata. Mereka mempertanyakan grand design dan program kerja nyata Dinas Pariwisata dalam upaya menarik kembali minat wisatawan, baik lokal maupun domestik, untuk berkunjung ke destinasi-destinasi resmi di Kota Mataram, alih-alih membiarkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata terus merosot.
