Mataram, GONTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Kementerian PPN/Bappenas RI, Pemerintah Australia melalui program SKALA, dan UNDP Indonesia secara resmi meluncurkan Studi Analisis Dampak Kenaikan Muka Air Laut di Provinsi NTB, sebuah inisiatif penting yang bertujuan memperkuat kebijakan pembangunan daerah berbasis data dan adaptif terhadap perubahan iklim.
Acara peluncuran ini dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, M.IP, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kependudukan dan Ketenagakerjaan PPN/Bappenas Maliki, serta Perwakilan Pemerintah Australia Simon Flores.
Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, lembaga internasional dan masyarakat sipil dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut yang makin nyata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan yang sama, Umi Dinda menyampaikan hasil studi ini penting menjadi dasar penyusunan kebijakan daerah, terutama dalam mengantisipasi dampak sosial ekonomi di wilayah pesisir.
“Kita telah melihat sendiri dampaknya. Pada Juli kemarin, banjir besar di Mataram bukan hanya akibat curah hujan tinggi, tetapi juga pengaruh kenaikan muka air laut yang membuat aliran air terhambat”, ujarnya.
Wagub Dinda menyampaikan berdasarkan hasil kajian, terdapat 46 desa dari 106 desa dengan kemiskinan ekstrem di NTB yang diprediksi terdampak kenaikan muka air laut dalam lima tahun ke depan. Karena itu, desa-desa tersebut rencananya dijadikan prioritas utama dalam program penanganan kemiskinan ekstrem di NTB.
Dalam konteks perencanaan daerah, Wagub NTB menjelaskan isu perubahan iklim menjadi bagian penting dari RPJMD NTB 2025-2029, yang merupakan tahap pertama dari RPJPD NTB 2025–2045. Melalui visi NTB Kepulauan yang Makmur dan Mendunia, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan menurunkan kemiskinan dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.
“Mari kita terus bersinergi membangun kebijakan pembangunan yang berbasis data, adil, transparan dan akuntabel. NTB siap menjadi praktik baik nasional dalam penerapan analisis Sea Level Rise”, tandasnya.
Sementara itu, Simon Flores menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh mitra atas terlaksananya studi tersebut. Dirinya menegaskan kolaborasi antara Pemerintah Australia melalui program SKALA dan UNDP Indonesia merupakan bentuk dukungan konkret, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.
“Indonesia adalah mitra strategis Australia. Tidak ada hubungan yang lebih penting bagi Australia daripada kemitraan dengan Indonesia”, ujarnya.
Dijelaskannya, tantangan perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut merupakan isu yang dihadapi bersama kedua negara. Karena itu, studi ini diharapkan menghadirkan solusi inovatif yang memadukan data spasial, pendekatan digital serta analisis sosial ekonomi masyarakat pesisir.
Hasil kolaborasi berupa pengembangan Decision Support System Dashboard, sebuah platform berbasis data untuk membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dampak perubahan iklim dan menyusun kebijakan penanganan yang lebih tepat sasaran.
“Studi ini bukan hanya tentang data, tetapi tentang manusia, tentang masa depan masyarakat pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim”, lanjutnya.
Dalam pada itu, Deputi Bappenas Malik, menekankan fenomena kenaikan muka air laut bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang sudah terjadi saat ini. Berdasarkan proyeksi (Intergovernmental Panel on Climate Change) IPCC, kenaikan permukaan air laut setinggi satu meter saja dapat berdampak pada lebih dari 1,7 juta keluarga di Indonesia.
“Kita hadapi bukan perubahan pada air lautnya, tetapi pada permukaannya. Fenomena ini pasti terjadi dan yang harus kita siapkan adalah bagaimana mengantisipasi”, urainya.
Dirinya menyoroti pentingnya penggunaan data dan teknologi analisis spasial, untuk membantu perencanaan pembangunan daerah.
“Analisis saja tidak cukup, hasil analisis harus diterjemahkan ke dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kebijakan. Dengan begitu, kebijakan yang kita hasilkan adaptif dan berkelanjutan”, tegasnya.
Peluncuran studi ini menjadi tonggak dalam upaya memperkuat ketahanan daerah terhadap perubahan iklim. Kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan Australia, melalui SKALA dan UNDP Indonesia, diharapkan tidak hanya menghasilkan data dan rekomendasi teknis, tetapi juga mendorong transformasi nyata dalam perencanaan pembangunan daerah yang adaptif dan inklusif.
Dengan dukungan sistem yang lebih kuat, NTB diharapkan dapat menjadi contoh keberhasilan kolaborasi internasional dalam membangun masa depan yang tangguh terhadap perubahan iklim. ***
Sumber Berita: Pemprov NTB
