Mataram, Go NTB – Koalisi Pemuda NTB kembali mendatangi Kantor Gubernur di Mataram untuk melaksanakan hearing kedua bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB). Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (25/2/2026) ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada 11 Februari 2026 terkait persoalan pertambangan rakyat dan mandeknya penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Koalisi Pemuda NTB, Taufiq Hidayat, mengungkapkan rasa kekecewaan yang mendalam. Ia menilai Pemprov NTB tidak menunjukkan keseriusan dalam merealisasikan komitmen yang telah disepakati pada pertemuan pertama dua minggu lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pada pertemuan tanggal 11 Februari lalu, Pemprov NTB menyampaikan komitmen untuk memanggil pihak koperasi tambang guna menyelesaikan berbagai sengketa dan kendala yang terjadi di lapangan. Namun hingga hearing kedua hari ini, belum terdapat tindak lanjut yang jelas,” tegas Taufiq dengan nada kecewa.
Menurut Taufiq, proses penerbitan IPR di NTB saat ini berjalan sangat lambat dan terjebak dalam prosedur administratif yang berbelit-belit. Kondisi ini dinilai sangat merugikan masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertambangan rakyat, karena mereka terus bekerja di bawah bayang-bayang ketidakpastian hukum.
Dalam argumennya, Koalisi Pemuda NTB juga membandingkan kinerja Pemprov NTB dengan Pemerintah Provinsi Maluku. Taufiq menyebut Maluku jauh lebih progresif dan berpihak pada rakyat dalam mengelola sektor pertambangan rakyat.
“Maluku telah menunjukkan langkah yang lebih progresif dengan menerbitkan IPR terlebih dahulu agar masyarakat dapat bekerja secara legal, kemudian menyempurnakan regulasi daerah secara bertahap. Hal ini menjadi catatan penting bagi Pemprov NTB agar lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Koalisi Pemuda NTB mendesak Gubernur NTB untuk segera turun tangan mengambil langkah konkret. Mereka menuntut agar jajaran terkait segera menindaklanjuti hasil kesepakatan 11 Februari dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian hukum.
Di akhir pertemuan, Koalisi Pemuda NTB menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas. Taufiq mengancam akan melakukan aksi massa yang lebih besar apabila dalam waktu dekat tetap tidak ada progres nyata dari pihak pemerintah.
“Jangan sampai NTB tertinggal dalam memberikan kepastian hukum bagi rakyatnya sendiri. Kami akan terus mengawal ini, dan jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan, kami akan membuka kemungkinan aksi lanjutan,” pungkas Taufiq.
