GONTB – Pemerintah Provinsi NTB bersama Badan Pusat Statistik Provinsi NTB terus memperkuat langkah strategis dalam menyiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan pelaku usaha, UMKM, asosiasi bisnis, hingga media, pemerintah menegaskan pentingnya data ekonomi yang akurat sebagai dasar pembangunan daerah dan peningkatan daya saing ekonomi NTB.
Kegiatan bertajuk Sosialisasi dan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026 tersebut digelar oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB bersama Badan Pusat Statistik NTB di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Senin (25/5). Agenda ini menjadi bagian penting dalam memperluas pemahaman masyarakat terkait urgensi Sensus Ekonomi 2026 bagi masa depan pembangunan ekonomi daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekitar 60 peserta hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai perangkat daerah, organisasi pengusaha, pelaku UMKM, media massa, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga PT Pos Indonesia. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung pendataan ekonomi nasional yang lebih komprehensif dan terpercaya.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengatakan bahwa pembangunan daerah saat ini membutuhkan dukungan data statistik yang valid dan berkualitas. Menurutnya, keberadaan data menjadi elemen penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.
Ia menilai Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya sekadar agenda pendataan rutin setiap satu dekade, melainkan instrumen strategis untuk membaca kekuatan ekonomi daerah secara menyeluruh. Selain itu, sensus juga dinilai mampu memetakan potensi usaha baru, perkembangan UMKM, hingga dinamika ekonomi digital di NTB.
“Melalui sensus ekonomi, NTB diharapkan memiliki data yang lebih akurat untuk membangun daerah dan memperkuat arah kebijakan ekonomi ke depan,” ujarnya.
Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu program penting yang diharapkan mampu memperkuat visi pembangunan “NTB Makmur Mendunia”. Pemerintah daerah meyakini kebijakan ekonomi yang berbasis data riil akan lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten II Setda NTB H. Lalu Moh. Faozal yang hadir mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan perkembangan ekonomi NTB yang dinilai terus menunjukkan tren positif dalam beberapa triwulan terakhir.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi NTB pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 13,64 persen. Angka tersebut didorong oleh sejumlah sektor unggulan seperti pertanian, pertambangan, perdagangan, peternakan, dan pariwisata.
Faozal menegaskan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi tersebut harus dijaga melalui kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis data yang benar. Karena itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat kualitas pembangunan daerah.
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus didukung data yang benar agar arah kebijakan pembangunan tidak salah sasaran,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat serta seluruh pelaku usaha untuk aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan sensus nanti. Menurutnya, keterbukaan informasi dari masyarakat menjadi kunci penting dalam menghasilkan data ekonomi yang valid dan berkualitas.
“Kalau petugas resmi BPS datang, mohon diterima dengan baik dan diberikan data yang sesuai kondisi riil. Karena kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik NTB Dr. Drs. H. Wahyudin menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi ekonomi nasional maupun daerah.
Menurut Wahyudin, sensus ekonomi memiliki fungsi strategis dalam memetakan struktur ekonomi daerah, karakteristik usaha, perkembangan UMKM, ekonomi digital, hingga ekonomi berbasis lingkungan. Data tersebut nantinya menjadi acuan utama pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan ekonomi.
Ia juga memastikan bahwa seluruh data responden dijamin aman dan dilindungi undang-undang. Data yang dihimpun, kata dia, tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun audit usaha.
“Data masyarakat dilindungi undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta penyusunan kebijakan pembangunan,” tegas Wahyudin.
Dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 juga datang dari kalangan dunia usaha. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia NTB yang diwakili Ir. Hasmudin menyebut data ekonomi yang kuat sangat penting untuk meningkatkan daya saing usaha di daerah.
Menurutnya, hasil sensus nantinya akan membantu memetakan potensi pasar baru sekaligus memperkuat kebijakan yang berpihak pada pengembangan UMKM NTB.
“Kami ingin data ekonomi NTB benar-benar kuat karena itu akan menjadi dasar lahirnya kebijakan pro usaha dan mendorong UMKM NTB naik kelas,” katanya.
Usai sesi sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan Ngisi Bareng atau Ngibar Sensus Ekonomi 2026. Dalam sesi ini, peserta langsung dipandu tim BPS NTB untuk melakukan simulasi pengisian sensus baik secara daring maupun melalui mekanisme pendataan lapangan.
Antusiasme peserta terlihat tinggi selama kegiatan berlangsung. Sejumlah pelaku usaha dan asosiasi bahkan menyatakan kesiapan mereka mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 demi terciptanya basis data ekonomi NTB yang lebih kuat, akurat, dan terpercaya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, BPS, dunia usaha, dan masyarakat, Pemprov NTB berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif, adaptif, serta berkelanjutan. Dengan dukungan data yang valid, pembangunan ekonomi NTB diyakini akan semakin terarah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. ***
