Mataram, GO NTB – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Zia Urrahman, menyatakan dukungannya penuh terhadap pembentukan Satuan Kerja (Satker) Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam struktur Polresta Mataram, Polda NTB.
Dalam ruang rapat DPRD Kota Mataram, Zia Urrahman menegaskan, kehadiran satuan khusus tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem perlindungan, pelayanan, serta penegakan hukum bagi korban kekerasan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak boleh ada lagi ruang bagi pelaku kekerasan untuk merasa aman. Sebaliknya, negara harus hadir memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan keadilan bagi setiap korban. Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah investasi bagi masa depan bangsa,” kata Zia Urrahman.
Menurutnya, pembentukan Satker Reserse PPA/PPO akan memfokuskan upaya pada tiga pilar utama, Pencegahan melalui patrool khusus, edukasi masyarakat, dan kerja sama dengan lembaga sosial.
Penanganan cepat dan sensitif terhadap laporan kekerasan atau perdagangan orang, meliputi penanganan medis, psikososial, dan hukum.
Rehabilitasi & Reintegrasi korban dengan program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pelacakan kembali ke komunitas.
Zia Urrahman juga menyatakan komitmen Fraksi PPP dan Komisi IV DPRD Kota Mataram untuk melakukan pengawasan, monitoring, serta koordinasi dengan Polresta Mataram, Pemerintah Daerah, LSM, dan elemen masyarakat sipil agar program ini berjalan optimal.
“Kami siap mendukung, mengawal, dan bersinergi agar Mataram menjadi kota yang aman, ramah, dan berkeadilan bagi semua. Bersama kita lindungi yang lemah, tegakkan keadilan tanpa pandang bulu, dan wujudkan Mataram yang bebas dari kekerasan serta perdagangan orang,” tambah politisi muda asal Sekarbela ini.
Dukungan fraksi PPP datang setelah rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kepolisian Resort Mataram, Dinas Sosial Kota Mataram, serta perwakilan LSM yang berfokus pada hak perempuan dan anak. Rapat tersebutsepakat mengenai rancangan SOP Satker Reserse PPA/PPO yang akan segera disosialisasi ke seluruh unit Polresta dan aparat pemerintah setempat, dapat menjadi contoh baik dalam upaya nasional untuk membasmi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta eradiksi perdagangan orang di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
