Dengan adanya sistem kontrak kinerja yang jelas, diharapkan tidak ada lagi penilaian yang bersifat subjektif, melainkan berdasarkan hasil nyata dan pencapaian indikator kerja yang telah ditetapkan.
Bahkan keberhasilan dalam menjalankan tugas adalah indikator utama keberhasilan organisasi pemerintahan di Lombok Barat.
“Kedepan di Lombok Barat, kita akan budayakan seluruh rotasi maupun mutasi jabatan berbasis kinerja, bukan berdasarkan faktor kedekatan,” tegasnya.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun budaya kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Selain penandatanganan kontrak kinerja, sistem evaluasi akan dilakukan secara rutin setiap tahun dan triwulan. Ibu Wakil Bupati juga akan aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target pejabat.
“Kalau tidak mampu bekerja sesuai target, maka konsekuensinya kita ganti,” tegas Bupati LAZ. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan seluruh pejabat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.
Diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan di Lombok Barat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil. ***
Halaman : 1 2
