Praya, GONTB – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid mengatakan, pendidikan politik sebaiknya dimulai sejak dini di berbagai lembaga pendidikan formal, seperti di sekolah-sekolah.
Untuk itu, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerjasama mengintegrasikan pendidikan politik dalam kurikulum sekolah.
“Kegiatan sosialisasi pendidikan politik sejak dini dapat membantu generasi muda memahami pentingnya partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosialisasi pendidikan politik berkelanjutan diharapkan akan dapat menciptakan masyarakat yang sadar politik dan aktif membangun demokrasi,” kata Fauzan saat menjadi keynote speech sosialisasi pendidikan pemilih (sosdiklih) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Praya, Lombok Tengah, NTB, Senin (27/10/2025).
Menurut Anggota Komisi II DPR RI ini, sekolah merupakan tempat strategis untuk melakukan sosialisasi. Kurikulum yang mencakup pendidikan kewarganegaraan dan politik dapat membantu siswa memahami peran mereka sebagai pemilih di masa depan.
Fauzan yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok menjelaskan, selain melalui pendidikan formal di sekolah, sosialisasi juga dapat dilakukan melalui kegiatan non-formal di masyarakat. Misalnya, dengan melakukan kegiatan seperti diskusi publik, seminar, maupun lokakarya.
Menurut mantan Bupati Lombok Barat dua periode ini, berbagai media massa, termasuk media sosial juga memiliki peran penting dalam sosialisasi pendidikan politik.
Melalui berita, artikel, program televisi, dan informasi yang disampaikan melalui media sosial, diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat terkait isu-isu politik terkini.
“Karena itu, penting bagi media untuk menyajikan informasi akurat dan mendidik. Namun informasi yang diterima, terutama di media sosial, hendaknya dicek dulu kebenarannya. Baca dulu keseluruhan isi beritanya, cek sumbernya, dan cek juga referensi dari sumber lain yang terpercaya,” ujarnya.
Fauzan menambahkan, dalam implementasinya, metode sosialisasi pendidikan politik harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang bersifat lokal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat akan lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat top-down.
“Sosialisasi pendidikan politik harus menjadi prioritas bagi semua pihak, termasuk KPU. Hanya dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, kita dapat mencapai tujuan bersama menciptakan masyarakat sadar politik dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Fauzan. ***
Penulis : Ramli Ahmad
Editor : Lalu Sahid Wiadi
Sumber Berita: Liputan GONTB
