Lombok Barat, GONTB – Forum Mahasiswa Lombok Barat (FM Lobar) menggelar dialog publik bertema “Merangkai Sinergi Pemerintah, Rakyat, dan Regulasi Tambang” di Kedai Ranger, Gerung Lombok Barat. Selasa 19 Agustus 2025.
Acara ini menjadi wadah diskusi kritis terkait isu penambangan rakyat di NTB, khususnya di kawasan Sekotong yang kaya akan potensi pariwisata.
Ketua Umum FM Lobar, Sofyan Hadi, membuka dialog dengan menekankan pentingnya mengupas tuntas isu tambang rakyat yang santer diberitakan.
“Saya berharap forum ini bisa menghasilkan pemahaman yang lebih baik bagi semua pihak,” ujar Sofyan.
Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat, H. Puspaedy, menjelaskan bahwa izin tambang rakyat merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sementara wilayah pertambangan dikuasai oleh kementerian.
Ia menyayangkan ketidakhadiran Dinas ESDM dan instansi terkait lain yang seharusnya menjadi narasumber utama.
Anggota Komisi II DPRD Lombok Barat, H. Husnan Wadi, S.H., M.H., menyampaikan kekhawatirannya. Meski belum pernah meninjau langsung, ia menyadari dampak besar dari kegiatan tambang.
“Saya merasa terpancing dengan diskusi ini, Tambang yang akan dikelola masyarakat dengan instrumen koperasi ini sangat tidak mudah,” ujarnya
Ia menambahkan, sebagai pengawas, DPRD Lobar akan mengawal agar penambangan tidak merusak lingkungan.
“Sekotong itu surga tersembunyi di Lombok Barat, tetapi potensi alam dan pariwisata akan rusak. Apakah layak diberi izin tambang di sana?” tanya Husnan.
Husnan menegaskan, Lombok Barat seringkali hanya menerima dampak negatif seperti pencemaran, sementara kewenangan dan keuntungan berada di tingkat provinsi atau pusat.
Ia berjanji, DPRD akan menindaklanjuti isu regulasi ini untuk memastikan masyarakat lokal mendapatkan manfaat nyata, bukan sekadar dampak buruk.
Senada dengan itu, Komite FM Lobar, Muksin Al-Husni, Jangan sampai judulnya tambang rakyat, tapi tidak bermanfaat.
“Jangan sampai tambang rakyat jadi topeng korporasi, merusak alam,” tegasnya.
Ia menyoroti maraknya dugaan indikasi oknum WNA yang masuk secara ilegal untuk mengelola tambang dan menegaskan bahwa izin tambang di NTB, termasuk di Sekotong, sudah diputuskan oleh Kementerian. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk memastikan manfaat tambang benar-benar dirasakan oleh rakyat. ***
