Lombok Barat, GONTB – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lombok Barat menegaskan komitmennya memperkuat edukasi dari tingkat desa bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelum mendaftar di agen penyalur resmi untuk bekerja di luar negeri.
Langkah ini dilakukan menyusul adanya sejumlah kasus pekerja migran asal Lombok Barat yang mengalami permasalahan, bahkan perlakuan tidak manusiawi, akibat keberangkatan melalui jalur tidak resmi.
“Kita ingin memperkuat edukasi dari bawah supaya calon pekerja migran memahami aturan sebelum bekerja di luar negeri,” ujar Kepala Disnaker Lombok Barat, Lalu Martajaya, Senin 29 September 2025.
Disnaker menyampaikan bahwa masih banyak calon pekerja migran yang kurang memahami prosedur resmi, termasuk pentingnya izin, kelengkapan dokumen, dan pemeriksaan kesehatan.
Hal ini berisiko menimbulkan masalah hukum maupun keselamatan saat bekerja di negara tujuan.
“Ada beberapa pekerja migran kita yang mendapat perlakuan tidak manusiawi saat bekerja di luar negeri, ini karena kurangnya edukasi prakerja. Oleh karena itu, kami akan terus melibatkan perangkat desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat,” tambah Martajaya.
Selain edukasi, Disnaker Lombok Barat juga melakukan pengecekan ketat terhadap kelengkapan dokumen, termasuk syarat usia dan hasil tes kesehatan, sebelum calon PMI diberangkatkan.
Kepala desa juga diminta berperan aktif untuk mendampingi dan mengingatkan warganya agar tidak melakukan perpanjangan izin secara terlambat, yang berpotensi menimbulkan masalah administratif maupun legal.
Berdasarkan catatan Disnaker, pada tahun lalu jumlah PMI asal Lombok Barat mencapai sekitar 4.200 orang.
Sementara hingga September tahun ini, jumlahnya sudah mencapai lebih dari 3.600 orang. Negara tujuan didominasi Malaysia, dengan Lombok Barat tercatat sebagai kabupaten pengirim PMI terbanyak ketiga di NTB setelah Lombok Timur dan Lombok Tengah. Secara nasional, NTB menempati posisi kedua terbesar jumlah pekerja migran.
Disnaker Lombok Barat berharap dengan semakin kuatnya edukasi di tingkat desa, masyarakat dapat lebih terlindungi dan mampu memastikan proses migrasi tenaga kerja berjalan sesuai prosedur. ***
